Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan Indonesia tidak perlu menjalin hubungan diplomasi dengan Israel jika persoalan kedaulatan Palestina belum tuntas. Sikap itu sudah bulat sejak Musyawarah Muktamar NU ke-13 pada 1938 di Menes, Banten.
“Sepanjang keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. NU berpandangan selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujar Ketua PBNU Robikin Emhas.
Menurut dia, dukungan NU untuk kemerdekaan Palestina tak berubah, NU pun konsisten mendukung Palestina. Ia juga mengatakan komitmen NU dalam membela kedaulatan Palestina dengan ibu kota Jerusalem itu ditegaskan kembali pada Muktamar NU ke-33 pada 1-5 Agustus 2015. Untuk itu, NU mengapresiasi pemerintah yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina.
“NU mengapresiasi pemerintah yang secara teguh mengemban mandat konstitusi dengan politik bebas dan aktif yang selama ini dilakukan dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.”
Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddin juga menilai normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel tidak akan bermanfaat jika persoalan kedaulat an Palestina belum tuntas.
“Dalam membangun normalisasi, kan butuh saling percaya, saling menghormati, dan memiliki visi yang sama. Jika persoalan Palestina bisa tuntas, tentu normalisasi akan sangat mudah. Jika belum, normalisasi tidak akan ada maknanya. Semoga persoalan Palestina bisa segera tuntas,” kata Azis.
Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid juga mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengoreksi isu propaganda oleh media Israel soal kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel. Menurut Hidayat, Indonesia harus konsisten melaksanakan UUD 1945.
“Propaganda semacam itu perlu secara cepat ditanggapi, sekaligus menegaskan pemerintah konsisten melaksanakan amanah pembukaan UUD NRI 1945 bahwa seluruh penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Masyarakat internasional juga tahu Israel menjajah Palestina,” ujar HNW. (Cah/Mus/P-1)
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
INDONESIA mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Suriah yang mengakibatkan pemburukan situasi keamanan di negara tersebut.
SURIAH kembali dilanda kekerasan sektarian yang mengakibatkan puluhan korban jiwa, dan lokasi komunitas Druze di kota Suwayda menjadi pusat ketegangan.
CALON wali kota New York City, AS, dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, dicecar lebih dari 100 eksekutif dalam acara yang digelar Partnership for New York City.
Israel menyerang Suriah untuk melindungi milisi Druze. Siapa itu milisi Druze?
Serangan udara Israel ke ibu kota Suriah, Damaskus, menargetkan sejumlah gedung pemerinthanan. Sedikitnya tiga orang tewas.
SEORANG profesor terkemuka dalam studi Holocaust dan genosida menyebut perang Israel di Jalur Gaza, Palestina, sebagai kasus genosida yang tak terelakkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved