Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mendapatkan banyak laporan masuk terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Salah satu laporan itu menyebut dana bansos dikorupsi Rp100 ribu.
"Kalau informasi di luar itu dari Rp300 ribu paling sampai ke tangan masyarakat Rp200 ribu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/12).
Alex mengatakan, jika mengacu pada hitungan kotor, para pelaku kecipratan uang Rp2 triliun dari pemufakatan jahat korupsi bansos ini. Namun, bukti yang dimiliki Lembaga Antikorupsi itu masih minim.
Baca juga: KPK Minta Warga Infokan Isi Paket Bansos
"Itu kan ada Rp100 ribu keuntungan yang dibagi-bagi, ada 20 juta paket itu artinya Rp2 triliun uang dari proyek Rp6 triliun, informasi masyarakat seperti itu," tutur Alex.
Alex enggan menyebutkan nama pelapor itu. KPK enggan menyepelekan laporan dugaan pemotongan dana pengadaan bansos itu.
"Prinsipnya tentu setiap keterangan sekecil informasi apa pun akan didalami oleh penyidik," ujar Alex.
Untuk saat ini, KPK masih fokus untuk mendalami temuan pemufakatan jahat yang ada. KPK tidak segan 'menggigit' para tersangka lebih keras jika terbukti uang bansos dipotong lebih banyak.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman tidak percaya Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara hanya mencatut Rp10 ribu per paket bansos. Berdasarkan perhitungan pihaknya, sembako yang diterima masyarakat hanya senilai Rp188 ribu.
Boyamin membuat penghitungan singkat dalam pembiayaan satu paket bansos.
Menurutnya, anggaran Rp300 ribu per paket masih dipotong Rp15 ribu untuk ongkos kirim dan Rp15 ribu untuk pembelian tas furing.
Dari potongan itu, sisa dana untuk sembako tinggal Rp270 ribu. Namun, berdasarkan nilai riil barang-barnag dalam paket, uang yang dibelikan sembako dari perusahaan penyuplai hanya Rp188 ribu.
"Barang-barang yang ada di lapangan itu Rp188 ribu. Maka Rp270 ribu dikurangi Rp188 ribu maka uang yang menguap adalah Rp82 ribu," ujar Boyamin, Kamis (10/12). (OL-1)
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Peserta retreat berasal dari 53 titik lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Gus Ipul, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun semangat kebersamaan dan kerja tim.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kondisi tempat tinggal orangtua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terputusnya kesempatan bersekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved