Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mendapatkan banyak laporan masuk terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Salah satu laporan itu menyebut dana bansos dikorupsi Rp100 ribu.
"Kalau informasi di luar itu dari Rp300 ribu paling sampai ke tangan masyarakat Rp200 ribu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/12).
Alex mengatakan, jika mengacu pada hitungan kotor, para pelaku kecipratan uang Rp2 triliun dari pemufakatan jahat korupsi bansos ini. Namun, bukti yang dimiliki Lembaga Antikorupsi itu masih minim.
Baca juga: KPK Minta Warga Infokan Isi Paket Bansos
"Itu kan ada Rp100 ribu keuntungan yang dibagi-bagi, ada 20 juta paket itu artinya Rp2 triliun uang dari proyek Rp6 triliun, informasi masyarakat seperti itu," tutur Alex.
Alex enggan menyebutkan nama pelapor itu. KPK enggan menyepelekan laporan dugaan pemotongan dana pengadaan bansos itu.
"Prinsipnya tentu setiap keterangan sekecil informasi apa pun akan didalami oleh penyidik," ujar Alex.
Untuk saat ini, KPK masih fokus untuk mendalami temuan pemufakatan jahat yang ada. KPK tidak segan 'menggigit' para tersangka lebih keras jika terbukti uang bansos dipotong lebih banyak.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman tidak percaya Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara hanya mencatut Rp10 ribu per paket bansos. Berdasarkan perhitungan pihaknya, sembako yang diterima masyarakat hanya senilai Rp188 ribu.
Boyamin membuat penghitungan singkat dalam pembiayaan satu paket bansos.
Menurutnya, anggaran Rp300 ribu per paket masih dipotong Rp15 ribu untuk ongkos kirim dan Rp15 ribu untuk pembelian tas furing.
Dari potongan itu, sisa dana untuk sembako tinggal Rp270 ribu. Namun, berdasarkan nilai riil barang-barnag dalam paket, uang yang dibelikan sembako dari perusahaan penyuplai hanya Rp188 ribu.
"Barang-barang yang ada di lapangan itu Rp188 ribu. Maka Rp270 ribu dikurangi Rp188 ribu maka uang yang menguap adalah Rp82 ribu," ujar Boyamin, Kamis (10/12). (OL-1)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved