Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) 2020 yang berlangsung serentak pada Rabu (9/12) akan menjadi sejarah karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam.
Penyelenggaran Pilkada 2020 yang dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota merupakan tantangan dan sekaligus momentum untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa hajatan demokrasi ini bisa berlangsung dengan aman.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, mengungkapkan DPR sudah melakukan cek in ricek terkait persiapan penyelenggaran pilkada serentak agar pelaksanan dapat berjalan dengan baik dan tidak memunculkan klaster baru Covid-19. Hal itu diungkapkan Saan saat menjadi narasumber pada webinar 'Menyambut Pilkada Aman dan Sehat di depan Mata' yang diselenggarakan DPP LIRA, Selasa (8/12)
"Rabu (9/12) kita melakukan pelaksanaan pilkada. Kita sudah meminta kepastian dari KPU dan Bawaslu bahwa pelaksanaan pilkada 2020 aman dari Covid-19 supaya keselamatan dan kesehatan masyarakat terjamin,” ungkap Saan
Lebih jauh, Saan berharap pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini bukan hanya sekedar syarat menjalankan pilkada rutinitas lima tahunan. Saan berharap kualitas pilkada serentak 2020 tidak kalah dengan pilkada di masa normal.
"Kita berharap pilkada serentak 2020 berjalan aman dan tingkat partisipasi masyarakat tinggi sehingga mampu melahirkan kepala-kepala daerah bagus serta berkualitas sehingga mampu membawa daerah dan masyarakat yang dipimpin menjadi lebih baik lagi,” pungkas Saan. (RO/R-1)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved