KKP Klaim Tidak Ada Penyimpangan dalam Eksportir Benur

INSPEKTUR  Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikan (Irjen KKP) Muhammad Yusuf mengklaim tidak ada penyimpangan dalam eksportir benih lobster atau benur sampai saat ini. Menurutnya, segala dokumen perizinan ekspor tersebut sudah dibahas dengan pejabat eselon KKP.

"Enggak ada (penyimpangan) sampai detik ini. Sementara dari dokumen yang masuk, tidak ada yang menyimpang. Proses bisnis kan dibicarakan semua dengan eselon satu, enggak ada masalah juga," jelas Yusuf terkait mantan Menteri KKP Edhy Prabowo yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi izin ekspor benur di Jakarta, Kamis (3/12).

Terkait pernyatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal adanya dugaan praktik monopoli jasa kargo ekspor benur, Yusuf menegaskan hal itu di luar kewenangan pihaknya.

Baca juga : KPK Periksa Edhy Prabowo dan Sekretaris Pribadinya

Dia nenegaskan, tidak ada yang salah aturan izin eskpor benur. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

"Ini kan praktik di luar. Kargo itu kan di luar KKP. Kemudian perundingan penyuapan kan tidak kelihatan, tidak ada naskahnya (aturan ekspor benur)," pungkas Yusuf.

Sejak (26/11) sampai saat ini, KKP masih menghentikan izin ekspor benur. Penghentian itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor : B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) pada Kamis (26/11). (P-5)