Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran dana terkait dengan kasus dugaan suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. KPK menyinyalir ada aliran dana yang masuk ke perusahaan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dari sejumlah perusahaan eksportir benih lobster.
“KPK akan melibatkan pihak lain, termasuk pihak perbankan ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, kemarin.
Edhy Prabowo diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara Rp1,4 miliar) yang dibelanjakan sebagian saat kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Uang senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu.
Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero Citra Kargo selaku perusahaan forwarder dalam ekspor benur yang ditransfer pada 5 November lalu ke rekening staf istri Edhy.
KPK juga menemukan rekening Ahmad Bahtiar dan seorang lagi pemilik PT Aero, Amril Mukminin, yang diduga menampung dana Rp9,8 miliar dari perusahaan-perusahaan eksportir. Terkait dengan rekening Rp9,8 miliar itu, KPK menduganya sebagai penampung uang dari para eksportir. Kedua pemilik PT Aero itu diduga hanya sebagai nominee pihak Edhy.
Ali Fikri mengatakan terbuka peluang menjerat pihak lain ataupun PT Aero Citra Kargo sebagai tersangka korporasi jika nantinya ditemukan bukti yang cukup. “Terkait dengan aliran dana, kami memastikan akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang akan dipanggil KPK,” ucapnya.
Saat ini, imbuh Ali Fikri, penyidik KPK fokus pada upaya pembuktian unsur-unsur pasal suap yang disangkakan kepada tujuh tersangka. KPK juga akan mengkaji peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam kasus itu, KPK menetapkan tujuh tersangka, yakni Edhy Prabowo, dua Staf Khusus Menteri KKP, Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Suharjito, dan Amiril Mukminin.
Penggeledahan
KPK menggeledah tiga lokasi di Bekasi, Jawa Barat, terkait dengan kasus ini, salah satunya rumah tersangka Direktur PT DPP Suharjito, kantor, serta gudang PT DPP. Penggeledahan digelar Selasa (1/12) hingga kemarin dini hari. Penyidik mengamankan barang bukti, antara lain dokumen izin ekspor benur. Penyidik juga menemukan dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan pemberian suap ke Edhy Prabowo.
“Barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya dokumen terkait dengan ekspor benih lobster, dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan dugaan pemberian suap, dan bukti-bukti elektronik lainnya,” imbuh Ali Fikri.
Dalam beberapa hari terakhir KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi. Seperti di kantor PT Aero Citra Kargo di kawasan Jakarta Barat, Selasa (1/12), yakni penyidik telah menyita sejumlah dokumen ekspor dan bukti elektronik. Pada Jumat (27/11), penyidik KPK menggeledah beberapa ruangan di kantor KKP. Penyidik menemukan dan mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menyita barang bukti elektronik. (P-5)
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved