Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran dana terkait dengan kasus dugaan suap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. KPK menyinyalir ada aliran dana yang masuk ke perusahaan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) dari sejumlah perusahaan eksportir benih lobster.
“KPK akan melibatkan pihak lain, termasuk pihak perbankan ataupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, kemarin.
Edhy Prabowo diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara Rp1,4 miliar) yang dibelanjakan sebagian saat kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Uang senilai US$100 ribu itu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu.
Adapun duit Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT Aero Citra Kargo selaku perusahaan forwarder dalam ekspor benur yang ditransfer pada 5 November lalu ke rekening staf istri Edhy.
KPK juga menemukan rekening Ahmad Bahtiar dan seorang lagi pemilik PT Aero, Amril Mukminin, yang diduga menampung dana Rp9,8 miliar dari perusahaan-perusahaan eksportir. Terkait dengan rekening Rp9,8 miliar itu, KPK menduganya sebagai penampung uang dari para eksportir. Kedua pemilik PT Aero itu diduga hanya sebagai nominee pihak Edhy.
Ali Fikri mengatakan terbuka peluang menjerat pihak lain ataupun PT Aero Citra Kargo sebagai tersangka korporasi jika nantinya ditemukan bukti yang cukup. “Terkait dengan aliran dana, kami memastikan akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pengumpulan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang akan dipanggil KPK,” ucapnya.
Saat ini, imbuh Ali Fikri, penyidik KPK fokus pada upaya pembuktian unsur-unsur pasal suap yang disangkakan kepada tujuh tersangka. KPK juga akan mengkaji peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam kasus itu, KPK menetapkan tujuh tersangka, yakni Edhy Prabowo, dua Staf Khusus Menteri KKP, Safri dan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, Suharjito, dan Amiril Mukminin.
Penggeledahan
KPK menggeledah tiga lokasi di Bekasi, Jawa Barat, terkait dengan kasus ini, salah satunya rumah tersangka Direktur PT DPP Suharjito, kantor, serta gudang PT DPP. Penggeledahan digelar Selasa (1/12) hingga kemarin dini hari. Penyidik mengamankan barang bukti, antara lain dokumen izin ekspor benur. Penyidik juga menemukan dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan pemberian suap ke Edhy Prabowo.
“Barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya dokumen terkait dengan ekspor benih lobster, dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan dugaan pemberian suap, dan bukti-bukti elektronik lainnya,” imbuh Ali Fikri.
Dalam beberapa hari terakhir KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi. Seperti di kantor PT Aero Citra Kargo di kawasan Jakarta Barat, Selasa (1/12), yakni penyidik telah menyita sejumlah dokumen ekspor dan bukti elektronik. Pada Jumat (27/11), penyidik KPK menggeledah beberapa ruangan di kantor KKP. Penyidik menemukan dan mengamankan uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menyita barang bukti elektronik. (P-5)
Polda Metro Jaya konfirmasi laporan KPK terhadap saksi Linda Susanti atas dugaan pemalsuan dokumen aset dalam kasus Hasbi Hasan
KPK resmi melaporkan saksi kasus Hasbi Hasan, Linda Susanti, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan dokumen aset. Simak detail perseteruan dan daftar aset fantastis yang disita di sini.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
KORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersikap responsif terhadap setiap laporan masyarakat.
Zaenur juga mengkritik kondisi internal partai politik saat ini yang dinilainya sebagai institusi paling tidak demokratis dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) soroti hasil audit kerugian negara KPK yang muncul usai penetapan tersangka. Simak detail sidang praperadilannya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved