Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DOKTER Olivia Santoso mengungkap biaya kesehatan Pinangki Sirna Malasari mencapai ratusan juta dalam periode April sampai Juli 2020. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Tjandra yang menyeret Pinangki sebagai terdakwa.
Olivia yang merupakan dokter kesehatan keluarga dan kecantikan Pinangki dihadirkan sebagai saksi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk sekali datang, Olivia menyebut menerima bayaran Rp300 ribu sampai Rp500 ribu.
"Kalau malam atau weekend Rp500 ribu, suntik alergen, suntik vitamin, suntik botok, kolagen. Itu untuk kerutan. Untuk kesehatan kulit misalnya bila ada yang tidak simetris," ujar Olivia, Rabu (2/12).
Selama pandemi covid-19, Pinangki kerap meminta jasa Olivia untuk melakukan pemeriksaan tes cepat. Pinangki meminta khusus kepada Olivia alat tes yang digunakan harus buatan Korea Selatan. Biaya tes cepat tersebut berkisar antara Rp9 juta sampai Rp19 juta.
Tes cepat tersebut, lanjut Olivia, tidak hanya digunakan pribadi oleh Pinangki, tetapi juga keluarga maupun rekan kerja Pinangki di Kejaksaan Agung. Menurut kesaksiannya, Pinangki ingin agar orang di sekelilingnya bebas dari paparan covid-19. "Maunya (Pinangki) yang interaksi sama terdakwa adalah orang yang bersih," ujar Olivia.
Pinangki melakukan pembayaran kesehatan pada 18 April Rp8 juta, 27 April Rp9,5 juta, dan 29 April Rp9,5 juta. Pada Mei 2020, setidaknya ada empat kali pembayaran kesehatan, yakni 11 Mei Rp19 juta dan Rp8,7 juta, 17 Mei Rp6,7 juta, dan 29 Mei Rp15 juta. Selanjutnya pada 2 Juni Rp11 juta, 15 Juni Rp9.750.000, dan 6 Juli Rp14 juta. (OL-14)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Reny Halida Ilham Malik tercatat dikenal salah satu hakim yang menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun bui di tingkat banding.
Napoleon tidak diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri walau terbukti melakukan korupsi.
Berikut deretan jaksa yang terjerat dalam kasus hukum.
Pernyataan itu menanggapi diperolehnya hak pembebasan bersyarat bagi para narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang salah satunya mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.
"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI."
Keputusan pemecatan Pinangki itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved