Revisi UU Tak Kendurkan Taji KPK

REVISI UU dinilai tak menurunkan taji KPK dalam memberantas korupsi. Hal itu dibuktikan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Edhy diketahui menjadi menteri pertama di era kepresidenan Joko Widodo yang terjaring OTT oleh KPK.

"Jadi memang dengan aturan yang baru, ada mekanisme terutama di Dewan Pengawas. Orang kan waktu itu mengkawatirkan nanti Dewan Pengawas akan menghambat-hambat, terutama poses penyadapan, penggeledahan dan lain-lain yang menjadi tupoksinya Dewan Pengawas. Tapi kan ternyata tidak," ujar anggota DPR RI Fraksi PKS M Nasir Djamil, Minggu (29/11).

Nasir mengatakan dirinya tidak meragukan jajaran komisioner KPK yang saat ini dinahkodai oleh Komjen Firli Bahuri. Menurutnya, penangkapan Edhy dapat dilihat dari sisi lain, yakni adanya pengawasan yang kurang di kabinet Jokowi.

"Jadi ini juga evaluasi bagi Presiden Jokowi untuk melihat apakah sistem pengawasan dan pengendalian para menterinya berjalan dengan apa tidak. Jadi kan kita punya Sekretaris Kabinet, tentu seharusnya dia bisa memastikan seluruh pembantu presien itu clear and clear," ujar Nasir.

"Ketika peristiwa ini terjadi, mau tidak mau, ibaratnya, wajah Jokowi kecipratan juga," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan kiblat lembaga antirasuah tersebut tidak hanya soal penindakan. Ia mengakui saat ini kerja KPK masih direcoki dengan pekerjaan rumah dari kepemimpinan sebelumnya.

"Banyak hal-hal yang harus dibenahi lagi di tengah-tengah kesibukan kita melakukan tugas KPK lainnya, seperti tugas pencegahan. Tugas penindakan masih jalan saja," kata Nawawi.

Meminjam istilah Firli, Nawawi mengatakan kerja KPK saat ini tidak seperti mercon di malam tahun baru. Kiasan itu menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya berorientasi pada OTT.

"OTT ini kan mirip-mirip kalau acara tahun baru yang ditunggu itu merconnya, bahasanya beliau (Firli). Di lihat dari sisi pemberantasan korupsi, tidak hanya dibaca dalam kontks tindakan-tindakan OTT," tandasnya. (OL-8)