Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BERHASILNYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat para koruptor dari kalangan pejabat elite tak terlepas dari dinamika yang terjadi di internal lembaga itu. Banyak variabel yang menentukan untuk mengeksekusi temuan kasus tersebut.
"Saya melihat ada pengaruh dari bagaimana cara pandang penyidik kemudian sebagian pimpinan terhadap OTT dan penindakan itu," kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Mardil dalam diskusi virtual bertajuk Evaluasi dan Prospek Hukum dan Demokrasi: Mungkinkah KPK Hidup Kembali, Minggu (29/11).
Oce menilai, ada perbedaan pendapat di level pimpinan ketika penindakan KPK dilakukan. Tetapi dinamika yang terjadi di internal, arah penindakan tampak mulai terlihat di samping pencegahan dengan bergulirnya operasi tangkap tangan (OTT).
Di samping itu faktor tim penyidik juga tak bisa dikesampingkan. Oce meyakini banyak penyidik senior KPK lebih punya peran dalam mengungkap kasus besar.
Baca juga : Penangkapan Edhy Prabowo Bukti Revisi UU Tak Bikin KPK Melempem
Contohnya Novel Baswedan yang menjadi tim penyidik mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Penyidik lama yang sepertinya punya peran yang juga sangat signifikan dalam menentukan arah penindakan KPK ke depan," ujar Oce.
KPK dalam sepekan terakhir menangkap dua terduga korupsi di level pejabat kementerian dan kepala daerah. Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kemudian Ajay diduga terlibat dugaan korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran (OL-2)
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved