Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
BERHASILNYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat para koruptor dari kalangan pejabat elite tak terlepas dari dinamika yang terjadi di internal lembaga itu. Banyak variabel yang menentukan untuk mengeksekusi temuan kasus tersebut.
"Saya melihat ada pengaruh dari bagaimana cara pandang penyidik kemudian sebagian pimpinan terhadap OTT dan penindakan itu," kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Mardil dalam diskusi virtual bertajuk Evaluasi dan Prospek Hukum dan Demokrasi: Mungkinkah KPK Hidup Kembali, Minggu (29/11).
Oce menilai, ada perbedaan pendapat di level pimpinan ketika penindakan KPK dilakukan. Tetapi dinamika yang terjadi di internal, arah penindakan tampak mulai terlihat di samping pencegahan dengan bergulirnya operasi tangkap tangan (OTT).
Di samping itu faktor tim penyidik juga tak bisa dikesampingkan. Oce meyakini banyak penyidik senior KPK lebih punya peran dalam mengungkap kasus besar.
Baca juga : Penangkapan Edhy Prabowo Bukti Revisi UU Tak Bikin KPK Melempem
Contohnya Novel Baswedan yang menjadi tim penyidik mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Penyidik lama yang sepertinya punya peran yang juga sangat signifikan dalam menentukan arah penindakan KPK ke depan," ujar Oce.
KPK dalam sepekan terakhir menangkap dua terduga korupsi di level pejabat kementerian dan kepala daerah. Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.
Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Kemudian Ajay diduga terlibat dugaan korupsi berupa penerimaan dan atau hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran (OL-2)
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved