Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut terdapat sejumlah tugas peninggalan kepemimpinan Agus Rahardjo yang masih menumpuk. Hal tersebut cukup merepotkan di eranya saat ini.
"Di sela-sela (kerja KPK) saat ini masih direcoki pekerjaan-pekerjaan yang kemarin tidak didapati oleh kepemimpinan sebelumnya, misalnya peralihan status," ujar Nawawi dalam program Crosschek Medcom.id, bertajuk KPK OTT Menteri, Bukti Jokowi Perangi Korupsi ?, melalui telekonferensi, Minggu (29/11).
Hal itu memaksa jajaran KPK saat ini harus menyelesaikan tugas-tugas yang terbengkalai tersebut sebelum bekerja sesuai dengan program-program yang telah disusun. Oleh sebab itu ia meminta masyarakat tidak melihat kerja KPK hanya sebatas penindakan operasi tangkap tangan (OTT).
Baca juga : PDIP Mengutuk Keras Pembunuhan di Sigi
"Kalau memang kiblat pada bahwa kinerja KPK hanya pada penindakan (OTT), orang akan melihatnya kesitu. Tapi sebenarnya tidak," jelasnya.
Nawawi menekakan KPK saat ini tetap melaksanakan upaya penindakan dalam memberantas korupsi. Namun dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kita masih terus mengadakan konferensi pers penahanan tersangka dan beberapa penyelidikan dan penyidikan yang kita naikan menjadi tersangka. Masih on the track," terangnya. (OL-2)
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved