Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa komitmen dan integritas anggotanya tidak sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan undang-undang baru yang cenderung melemahkan KPK.
“Memang beberapa kekuatan progresif di KPK belum sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan UU yang baru tentu saja beberapa didukung oleh komisioner yang masih punya komitmen memberantas korupsi,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (28/11)
Baca juga: Jokowi Timang Pengganti Edhy Prabowo dari Partai dan Profesional
Dalam kinerjanya Giri menilai KPK harus bisa menuntaskan kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dan Harun Masiku. Meski dinilai komitmen memberantas korupsi cukup baik, KPK juga dianggap masih kedodoran dalam menangani kasus yang belum jelas titik terangnya.
“Dilihat dari kasus Hasto dan Harun Masiku keliatan mereka kedodoran. Jadi memang mungkin ada faktor sejauh mana masih ada kekuatan progresif dan ada komisioner juga memiliki komitmen” tandasnya.
Dia juga menambahkan terlalu dini jika OTT yang dilakukan dalam waktu sepekan serta memenjarakan menteri dan kepala daerah sebagai upaya memperbaiki kepercayaan publik.
“Jadi masih terlalu early buat berkesimpulan KPK menunjukan performancenya walau pun kita perlu mengapresiasi,” pungkasnya. (OL-6)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses penataan Teras Cihampelas berjalan aman secara hukum.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved