Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa komitmen dan integritas anggotanya tidak sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan undang-undang baru yang cenderung melemahkan KPK.
“Memang beberapa kekuatan progresif di KPK belum sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan UU yang baru tentu saja beberapa didukung oleh komisioner yang masih punya komitmen memberantas korupsi,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (28/11)
Baca juga: Jokowi Timang Pengganti Edhy Prabowo dari Partai dan Profesional
Dalam kinerjanya Giri menilai KPK harus bisa menuntaskan kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dan Harun Masiku. Meski dinilai komitmen memberantas korupsi cukup baik, KPK juga dianggap masih kedodoran dalam menangani kasus yang belum jelas titik terangnya.
“Dilihat dari kasus Hasto dan Harun Masiku keliatan mereka kedodoran. Jadi memang mungkin ada faktor sejauh mana masih ada kekuatan progresif dan ada komisioner juga memiliki komitmen” tandasnya.
Dia juga menambahkan terlalu dini jika OTT yang dilakukan dalam waktu sepekan serta memenjarakan menteri dan kepala daerah sebagai upaya memperbaiki kepercayaan publik.
“Jadi masih terlalu early buat berkesimpulan KPK menunjukan performancenya walau pun kita perlu mengapresiasi,” pungkasnya. (OL-6)
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved