Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENELITI Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik menilai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa komitmen dan integritas anggotanya tidak sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan undang-undang baru yang cenderung melemahkan KPK.
“Memang beberapa kekuatan progresif di KPK belum sepenuhnya berhasil dilemahkan oleh struktur dan UU yang baru tentu saja beberapa didukung oleh komisioner yang masih punya komitmen memberantas korupsi,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (28/11)
Baca juga: Jokowi Timang Pengganti Edhy Prabowo dari Partai dan Profesional
Dalam kinerjanya Giri menilai KPK harus bisa menuntaskan kasus yang menjerat politisi PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dan Harun Masiku. Meski dinilai komitmen memberantas korupsi cukup baik, KPK juga dianggap masih kedodoran dalam menangani kasus yang belum jelas titik terangnya.
“Dilihat dari kasus Hasto dan Harun Masiku keliatan mereka kedodoran. Jadi memang mungkin ada faktor sejauh mana masih ada kekuatan progresif dan ada komisioner juga memiliki komitmen” tandasnya.
Dia juga menambahkan terlalu dini jika OTT yang dilakukan dalam waktu sepekan serta memenjarakan menteri dan kepala daerah sebagai upaya memperbaiki kepercayaan publik.
“Jadi masih terlalu early buat berkesimpulan KPK menunjukan performancenya walau pun kita perlu mengapresiasi,” pungkasnya. (OL-6)
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.
Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
Budi mengatakan, kasus itu berjalan maju meski Khofifah belum dipanggil. KPK terus memanggil saksi untuk mendalami berkas perkara para tersangka.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
KPKĀ masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved