Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
TENEGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengungkapkan pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan bisa datang dari kalangan profesional atau partai politik.
Dengan catatan, sosok tersebut memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak yang bagus di sektor kelautan.
"Bisa profesional, bisa juga dari parpol. Selama memiliki kompetensi, integritas dan rekam jejak di sektor kelautan," ujar Donny kepada Media Indonesia, Sabtu (28/11).
Kendati demikian, hingga saat ini, ia mengaku belum mendengar ada perbincangan di lingkungan Istana terkait penunjukkan menteri kelautan dan perikanan yang baru.
"Belum ada perbincangan. Sementara masih Pak Luhut. Bapak Presiden pasti banyak pertimbangan tapi saya kira pasti akan segera diputuskan siapa penggantinya. Hanya saja, ya perlu waktu lah untuk mencari sosok yang tepat," tandasnya.
KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan eksportir benur atau benih lobster.
Ada tujuh tersangka dalam kasus itu yakni Edhy, Staf Khusus Menteri KKP Safri, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.
Edhy bersama tersangka lainnya diduga menerima uang Rp9,8 miliar dan US$100 ribu. Ia menggunakan uang tersebut untuk belanja beberapa barang mewah di Hawaii, Amerika Serikat. (OL-8)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Pemerintah mendorong agar lobster dibesarkan terlebih dahulu di dalam negeri hingga mencapai ukuran minimal 50 gram sebelum diekspor.
Turunnya ekspor Indonesia didorong oleh sektor non-migas seperti komoditas bijih logam serta terak dan abu yang turun 98,32% dengan andil terhadap ekspor nonmigas 4,57%.
Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
POLEMIK prokontrak ekspor benih bening lobster (Puerulus) yang terjadi ialah wajar di tengah upaya membangun lapangan kerja sektor perikanan.
UMK Program Gedor Ekspor Pelindo memamerkan produk-produk unggulan mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved