Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Pasalnya, ada temuan rekening senilai Rp9,8 miliar yang diduga berasal dari perusahaan-perusahaan eksportir benur.
"Kami belum bisa menyimpulkan apakah Rp9,8 miliar itu full dari 40 perusahaan yang ada atau hanya dari beberapa perusahaan saja," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam.
Dana Rp9,8 miliar yang diduga dari perusahaan-perusahaan eksportir benur itu berada di rekening Ahmad Bahtiar dan Amri selaku pemilik PT Aero Citra Kargo.
Baca juga: Edhy Prabowo dan Kawan-Kawan Jalani Isolasi Mandiri
Perusahaan itu merupakan penyedia jasa kargo yang diduga diatur untuk melakukan pengiriman ekspor benur dari eksportir Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia.
"Pemegang PT ACK (PT Aero) terdiri dari AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) yang diduga merupakan nominee dari pihak EP (Edhy Prabowo) serta YSA (Yudi Surya Atmaja). Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp9,8 miliar," jelas Nawawi.
Dalam kasus itu, Edhy Prabowo ditangkap setelah menggunakan uang untuk berbelanja barang mewah saat lawatannya ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat (AS). Transaksi belanja itu terlacak dari penggunaan kartu ATM staf istri Edhy yang diduga menampung dana suap dari pengusaha eksportir benur.
Uang belanja barang mewah itu diduga berasal dari Ahmad Bahtiar selaku pemegang PT Aero Citra Kargo yang pada 5 November lalu disinyalir mentrasfer Rp3,4 miliar ke rekening staf istri Edhy.
Sebelum itu, KPK juga menduga Edhy menerima US$100.000 (setara Rp1,4 miliar) pada Mei dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito yang melakukan ekspor benur.
KPK juga menyebut Safri dan Andreau Misanta menerima sebesar Rp436 juta dari Ainul Faqih pada Agustus lalu.
KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus itu. Selain Edhy, komisi juga menetapkan tersangka Staf Khusus Menteri KKP Safri, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.
Dua tersangka lainnya yang belum ditahan yakni Staf Khusus Menteri KKP Andreau Pribadi Misanta dan seorang bernama Amiril Mukminin. (OL-1)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
DUA orang kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dinyatakan bersalah atas kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved