Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGAMAT hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK diharapkan bisa mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Kebijakan memberikan izin ekpor benur ini diberikan tidak saja dengan pendekatan ekonomis pada para pengusaha, tapi juga diduga pada politisi. Artinya pendekatan politis. Jadi KPK juga harus memproses politisi yang diduga diuntungkan oleh kebijakan ini," ucap Abdul Fickar, Rabu (25/11).
KPK menyatakan penangkapan Menteri Edhy itu diduga terkait proses penetapan calon eksportir benih lobster. Ekspor benur itu dibuka oleh Menteri Edhy setelah sebelumnya dilarang menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti. Abdul Fickar menilai kebijakan ekspor benur itu merupakan problem besar lantaran sempat menuai kritik.
"KPK harus menuntaskan seluruh pihak yang terlibat karena masalah benur ini cukup besar," ujarnya. (OL-8)
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang membuka ekspor benih lobster ditentang banyak pihak karena dinilai hanya membawa keuntungan jangka pendek.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan aktivitas ekspor DKI Jakarta mencapai 4,09%. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya ekspor ke Malaysia, Tiongkok, dan Hongkong.
LOBSTER merupakan makanan primadona bagi pecinta kuliner seafood. Kandungan proteinnya yang tinggi berbanding lurus dengan harganya yang fantastis.
Sampai hari ini, lobster tetap menjadi favorit banyak orang.
Rencananya benihb bening lobster yang diambil dari perairan Banyuwangi tersebut akan diselundupkan ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
KKP memastikan Kepala Biro Perencanaan KKP, Ishartini tidak ikut dalam rombongan Menteri KKP Edhi Prabowo.
Di mata warga, Gumilar mengatakan Edhy Prabowo dan istrinya dikenal sebagai sosok yang baik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyebut pihak partai akan menjelaskan secara detail oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo dan sejumlah orang yang ditangkap.
Sebelum bertolak ke Amerika, Sufmi Dasco yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan berkomunikasi dengan Edhy dua pekan sebelum berangkat.
Pihak-pihak yang turut ditangkap bersama Edhy antara lain istrinya, Iis Rosita Dewi, yang juga merupakan anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved