Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGAMAT hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK diharapkan bisa mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Kebijakan memberikan izin ekpor benur ini diberikan tidak saja dengan pendekatan ekonomis pada para pengusaha, tapi juga diduga pada politisi. Artinya pendekatan politis. Jadi KPK juga harus memproses politisi yang diduga diuntungkan oleh kebijakan ini," ucap Abdul Fickar, Rabu (25/11).
KPK menyatakan penangkapan Menteri Edhy itu diduga terkait proses penetapan calon eksportir benih lobster. Ekspor benur itu dibuka oleh Menteri Edhy setelah sebelumnya dilarang menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti. Abdul Fickar menilai kebijakan ekspor benur itu merupakan problem besar lantaran sempat menuai kritik.
"KPK harus menuntaskan seluruh pihak yang terlibat karena masalah benur ini cukup besar," ujarnya. (OL-8)
Turunnya ekspor Indonesia didorong oleh sektor non-migas seperti komoditas bijih logam serta terak dan abu yang turun 98,32% dengan andil terhadap ekspor nonmigas 4,57%.
Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
POLEMIK prokontrak ekspor benih bening lobster (Puerulus) yang terjadi ialah wajar di tengah upaya membangun lapangan kerja sektor perikanan.
UMK Program Gedor Ekspor Pelindo memamerkan produk-produk unggulan mereka.
KOMODITAS lobster laut dalam industri perikanan dinilai sangat signifikan. Pasalnya, salah satu hasil laut itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat dicari di pasar global.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved