Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah ramainya pemberitaan penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK pada Rabu (25/11) subuh, Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyemangati KPK. Melalui akun twitter-nya, Fahri memberi semangat pada KPK.
“#MajuTerusKPK,” cuit Fahri singkat melallui akun twitter-nya @Fahrihamzah, Rabu (25/11).
Baca juga: OTT Edhy Prabowo Terkait Penetapan Eksportir Benih Lobster
Fahri termasuk salah satu yang mendukung dibukanya keran ekspor benih lobster yang diduga kini menjerat Menteri Edhy. BUkan hanya itu, Fahri juga memiliki bisnis lobster. Dalam cuitannya yang diunggah melalui akun twitternya pada bulan Juli 2020 lalu, dia mengaku bahwa bisnis lobster bukanlah hal yang baru baginya. Pasalnya, keluarganya telah menjalankan bisnis itu sejak lama.
“Saya bukan orang baru karena kami orang pesisir, saya dulu menghindari terjun langsung karena menjabat, Tidak etis aja. Tapi keluarga saya juga keluarga nelayan dan petambak udang dan ikan, lobster bukan dunia baru. Saya paham peta,” cuit Fahri.
Mengenai larangan ekspor benih lobster, Fahri mengatakan bahwa kalau ekspor benih bisa dilakukan secara terbuka, maka upaya penyelundupan akan hilang. Dia juga menilai bahwa penolakan ekspor justru akan menguntungkan penyelundup dengan permainan terbatas dan menyogok dalam prosesnya.
“Bisnis lobster ini adalah bisnis nelayan pesisir yang hidup dari laut. Mereka ingin tangkapan mereka dibeli secara legal. Tidak seperti selama ini dibeli penyelundup. Nanti mereka dikorbankan. Padahal itu hidup mereka sehari-hari,” ujar Fahri. (OL-6)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved