Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Menteri Edhy Prabowo. Penangkapan tersebut diduga terkait ekspor benih bening lobster (BBL).
Tidak sendiri, Edhy ditangkap bersama jajaran dan keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta setelah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS).
Permasalahan ekspor BBL sudah terjadi di awal era kepemimpinan Edhy di lingkup KKP. Edhy mengeluarkan izin untuk ekspor BBL yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020. Padahal, ekspor BBL tersebut dilarang oleh menteri sebelumnya karena dinilai merugikan nelayan.
Baca juga: Edhy Prabowo Tersandung Korupsi Ekspor Benih Lobster
Alasan izin BBL karena dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi pembudidaya, pengusaha, hingga nelayan, dan semua pihak mendapat keuntungan.
Kebijakan tersebut mendapat protes keras dari masyarakat, nelayan, termasuk mantan Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang keras BBL untuk diekspor.
OTT tersebut menjadikan Edhy sebagai menteri pertama yang ditangkap KPK di era kepemimpinan Jokowi-Amin. Sayangnya, jajaran KKP belum memberikan komentar terkait penangkapan tersebut.
KPK sendiri telah mengonfirmasi penangkapan tersebut.
"Benar KPK tangkap (Menteri). (Penangkapan) terkait ekspor benur (BBL), tadi pagi pukul 1.23 WIB di Bandara Soekarno-Hatta dan ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan" cetus Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).
Sedikit mengintip harta kekayaan Wakil Ketua Partai Gerindra tersebut, dia tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp7,422 miliar.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada 2019 harta tak bergerak Edhy sebanyak Rp4,349 miliar. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Muara Enim, Sumatra Selatan serta Bandung Barat, dan Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya, Edhy tercatat memiliki Mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2011 dan 2017 senilai Rp270 juta dan Rp500 juta. Kemudian sepeda sport BMC senilai Rp65 juta dan Honda Genset senilai Rp45 juta. Selain itu, motor Yamaha RX-King tahun 2002 senilai Rp4 juta. Motor Honda Beat tahun 2009 senilai Rp6 juta
Harta bergerak lainnya senilai Rp1,9 miliar. Kas dan setara kas sejumlah Rp256,5 juta. Sehingga sub total keseluruhan berjumlah Rp7.422.286.613.
Saat ini, KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menceritakan kronologi dan pengungkapan barang bukti dari Edhy. Ketua KPK Firli Bahuri meminta waktu untuk jajarannya bekerja.
"Tunggu ya, nanti ada penjelasan resmi KPK. Beri waktu kita bekerja ya," ungkap Firli. (OL-1)
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved