Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Menteri Edhy Prabowo. Penangkapan tersebut diduga terkait ekspor benih bening lobster (BBL).
Tidak sendiri, Edhy ditangkap bersama jajaran dan keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta setelah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS).
Permasalahan ekspor BBL sudah terjadi di awal era kepemimpinan Edhy di lingkup KKP. Edhy mengeluarkan izin untuk ekspor BBL yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2020. Padahal, ekspor BBL tersebut dilarang oleh menteri sebelumnya karena dinilai merugikan nelayan.
Baca juga: Edhy Prabowo Tersandung Korupsi Ekspor Benih Lobster
Alasan izin BBL karena dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi pembudidaya, pengusaha, hingga nelayan, dan semua pihak mendapat keuntungan.
Kebijakan tersebut mendapat protes keras dari masyarakat, nelayan, termasuk mantan Menteri KKP 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 yang melarang keras BBL untuk diekspor.
OTT tersebut menjadikan Edhy sebagai menteri pertama yang ditangkap KPK di era kepemimpinan Jokowi-Amin. Sayangnya, jajaran KKP belum memberikan komentar terkait penangkapan tersebut.
KPK sendiri telah mengonfirmasi penangkapan tersebut.
"Benar KPK tangkap (Menteri). (Penangkapan) terkait ekspor benur (BBL), tadi pagi pukul 1.23 WIB di Bandara Soekarno-Hatta dan ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan" cetus Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).
Sedikit mengintip harta kekayaan Wakil Ketua Partai Gerindra tersebut, dia tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp7,422 miliar.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada 2019 harta tak bergerak Edhy sebanyak Rp4,349 miliar. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Muara Enim, Sumatra Selatan serta Bandung Barat, dan Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya, Edhy tercatat memiliki Mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2011 dan 2017 senilai Rp270 juta dan Rp500 juta. Kemudian sepeda sport BMC senilai Rp65 juta dan Honda Genset senilai Rp45 juta. Selain itu, motor Yamaha RX-King tahun 2002 senilai Rp4 juta. Motor Honda Beat tahun 2009 senilai Rp6 juta
Harta bergerak lainnya senilai Rp1,9 miliar. Kas dan setara kas sejumlah Rp256,5 juta. Sehingga sub total keseluruhan berjumlah Rp7.422.286.613.
Saat ini, KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menceritakan kronologi dan pengungkapan barang bukti dari Edhy. Ketua KPK Firli Bahuri meminta waktu untuk jajarannya bekerja.
"Tunggu ya, nanti ada penjelasan resmi KPK. Beri waktu kita bekerja ya," ungkap Firli. (OL-1)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved