KPK: Perubahan Organisasi sesuai UU Hasil Revisi

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan perubahan struktur internal melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 dibuat untuk merespons UU KPK yang baru. Alexander mengatakan penambahan jabatan, penghapusan, maupun perubahan yang dilakukan tersebut untuk efektifitas dan efisiensi kerja KPK sesuai undang-undang.

"Pada prinsipnya pengembangan struktur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan menyesuaikan UU Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana Pasal 6 mengenai tupoksi KPK mulai dari pencegahan hingga eksekusi. Juga Pasal 7 menyangkut pendidikan antikorupsi maupun perubahan lain yang terjadi pada revisi undang-undang," kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengatakan penataan organisasi itu juga sejalan dengan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. KPK juga melakukan pembahasan dengan Kemenpan RB dan Kemenkumham.

Alexander mengatakan melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020, KPK melakukan penataan organisasi sebagai pelaksanaan UU baru dan menyesuaikan rencana strategis pimpinan KPK periode saat ini. Strategi yang diterapkan itu, kata Alexander, ditujukan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan yakni pendidikan antikorupsi, perbaikan sistem, dan penindakan.

"Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan lainnya," ucapnya.

Perubahan struktur baru KPK itu sebelumnya menuai kritik dari kalangan pegiat antikorupsi dan mantan komisoner KPK. Mereka menilai struktur baru KPK gemuk dan dinilai tidak efisien.

Beleid yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri itu mengubah, menambah, dan menghilangkan sejumlah jabatan yang ada pada struktur sebelumnya.

Baca juga : KPK Terima Salinan Berkas Perkara Joko Tjandra

Secara umum, beleid yang diteken Ketua KPK pada pada 6 November 2020 dan diundangkan 11 November 2020 itu mengatur lima kedeputian dan 21 direktorat. Pada struktur lama hanya ada empat kedeputian dan 12 direktorat.

Pada beleid susunan organisasi baru itu terdapat belasan jabatan baru. Ada dua kedeputian baru yakni Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, ada jabatan Direktur Jejaring Pendidikan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, dan Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, ada lima Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah (I sampai V) dan Sekretaris Deputi Koordinasi dan Supervisi. Pada Kedeputian Pencegahan, posisi baru yakni Direktur Antikorupsi dan Badan Usaha. Pada Kedeputian Bidang Informasi dan Data, jabatan baru yakni Direktur Manajemen Informasi dan Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.

Di bawah pimpinan, ada sejumlah posisi baru yakni Staf Khusus, Inspektorat, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi.

Adapun jabatan yang dihilangkan dalam struktur lama yakni Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direktur Pengawas Internal, Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC. (OL-7)