Selasa 17 November 2020, 14:36 WIB

Belum Tahu Nasib Ridwan Kamil, Kemendagri Tunggu Pemeriksaan Anies

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Belum Tahu Nasib Ridwan Kamil, Kemendagri Tunggu Pemeriksaan Anies

ANTARA/Arif Firmansyah
.

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunggu hasil pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dimintai keterangan soal pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang diselenggarakan oleh Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (14/11).

Rizieq menggelar acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya Najwa Shihab yang dihadiri ribuan massa. "Kami menunggu klarifikasi di kepolisian karena salah satu instansi yang diminta membantu menegakkan lewat penegakan yustisi itu ialah kepolisian," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal dalam acara konferensi pers mengenai Monitoring Pilkada dan Penegakan Protokol Covid-19 di Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11).

Ia lebih lanjut menyampaikan, setelah klarifikasi dilakukan, Kemendagri akan melihat tindakan yang dapat diberikan kepada Anies Baswedan. Mengenai kerumunan yang terjadi saat ceramah Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu, Safrizal mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait ada atau tidaknya pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh kepolisian.

Safrizal menegaskan, sanksi terhadap kepala daerah yang membiarkan pelanggaran protokol kesehatan ada bermacam-macam. Namun, teguran tertulis yang paling banyak diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk kepada kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan selama proses kampanye kepala daerah berlangsung di wilayahnya.

"Saya yakin dan percaya selaku Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tiap daerah mengetahui tugas dan fungsi pokok masing-masing untuk tetap menjaga daerahnya untuk sebisanya warna hijau atau kuning atau serendah-rendahnya," ujar Safrizal.

Pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, Kemendagri meminta kepala daerah terus melakukan upaya, termasuk menyosialisasikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan di Daerah.

"Mendagri akan mengeluarkan instruksi (lagi) hari ini atau besok supaya kepala daerah mematuhi peraturan daerah yang dibuatnya sendiri. Zonasi (wilayah) yang tinggi (kasus) bisa kita turunkan, termasuk di DKI Jakarta, kasus masih banyak," tegasnya. (OL-14)

Baca Juga

AFP/POLDA SULAWESI TENGAH

PDIP Mengutuk Keras Pembunuhan di Sigi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 29 November 2020, 08:50 WIB
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah meminta Polri segera menuntaskan kasus di Kabupaten Sigi agar masyarakat tenang dan tidak melebar ke isu...
Istimewa

Menag Kecam Aksi Kekerasan di Sigi

👤Siswantini Suryandari 🕔Minggu 29 November 2020, 05:14 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi mengecam terjadinya kekerasan serta meminta polisi menangkap para pelaku pembunuhan sadis...
Sumber: Tim Riset MI-NRC

Anies Mulai Bersih-Bersih

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 November 2020, 05:00 WIB
SETELAH Polri, giliran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan bersih-bersih dengan mencopot sejumlah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya