Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MANTAN Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menolak hadir dalam acara penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Rabu, (11/11). Namun, di sisi lain, Gatot tidak menolak tanda jasa Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Wododo.
Menurut pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Tolak Penganugerahan Bintang Mahaputra
"Itu merupakan sikap politik Gatot yang menginginkan posisinya tetap berjarak dengan pemerintah, posisi yang kritis terhadap pemerintah," kata Karyono dalam keterangan, Kamis (12/11/2020).
Ketidakhadiran Gatot tersebut menurut dia menggambarkan sikap politik Gatot dengan pemerintah ke depannya yang cenderung diametral.
Di sisi lain, ia menilai sikap Gatot tersebut bisa dipersepsikan negatif karena akan dianggap mencampuradukkan urusan politik dengan negara.
"Sikap Gatot tesebut bisa menimbulkan persepsi negatif. Negara sudah menjalankan tugasnya memberikan penghormatan kepada Gatot yang telah menjabat sebagai Panglima TNI, yang telah mengabdi untuk negara tetapi Gatot memilih tidak hadir," cetus dia.
Padahal, kata Karyono, dengan menerima dan hadir dalam acara penyematan oleh Presiden Jokowi, tidak lantas membuat Gatot Pro pemerintah. Gatot tetap bisa bersikap kritis dan besebrangan dengan pemerintah.
"Pak Gatot menurut saya harus belajar dari Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Mereka berdua menerima tanda kehormatan dengan hadir sebagai bentuk penghormatan. Setelah menerima keduanya toh tetap kritis. Harusnya mencontoh Fadli dan Fahri Hamzah," pungkasnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai sikap Gatot bukanlah sikap seorang negarawan.
Padahal, gelar Bintang Mahaputera yang diberikan Presiden Jokowi adalah bentuk penghargaan. Sebab, Gatot pernah menjabat Panglima TNI selama 2015-2017.
"Sangat disayangkan beliau tidak hadir. Tidak menunjuKkan sikap negarawan. Pemberian gelar Bintang Mahaputera dari Presiden kan merupakan penghargaan dari negara karena beliau pernah menjabat sebagai Panglima TNI," tandas Ace.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak bisa hadir dalam acara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Rabu (11/11).
Dalam suratnya tersebut, Gatot mau menerima pemberian Bintang Mahaputera tetapi tidak bisa hadir.
"Tadi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima, menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan," kata Mahfud di Istana Negara.
Baca juga: Jenderal Gatot
Dalam surat tersebut menurut Mahfud, Gatot menuliskan bahwa tidak bisa hadir dalam acara penganugerahan karena masih dalam suasana pandemi covid-19.
"Beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama karena ini suasana covid-19," kata dia. (Zuq/A-3)
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Viktor menuturkan Partai NasDem memiliki 69 anggota DPR di parlemen. Karena itu dukungan secara fisik, pikiran, tenaga semua akan diberikan lewat 69 anggota DPR.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
Satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik
Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang baik adalah oposisi yang sehat. Di mana tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Walaupun begitu, Hasan membeberkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Para menteri agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Diisukan Dirjen Bea Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Sementara posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved