Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MANTAN Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menolak hadir dalam acara penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Rabu, (11/11). Namun, di sisi lain, Gatot tidak menolak tanda jasa Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Wododo.
Menurut pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Tolak Penganugerahan Bintang Mahaputra
"Itu merupakan sikap politik Gatot yang menginginkan posisinya tetap berjarak dengan pemerintah, posisi yang kritis terhadap pemerintah," kata Karyono dalam keterangan, Kamis (12/11/2020).
Ketidakhadiran Gatot tersebut menurut dia menggambarkan sikap politik Gatot dengan pemerintah ke depannya yang cenderung diametral.
Di sisi lain, ia menilai sikap Gatot tersebut bisa dipersepsikan negatif karena akan dianggap mencampuradukkan urusan politik dengan negara.
"Sikap Gatot tesebut bisa menimbulkan persepsi negatif. Negara sudah menjalankan tugasnya memberikan penghormatan kepada Gatot yang telah menjabat sebagai Panglima TNI, yang telah mengabdi untuk negara tetapi Gatot memilih tidak hadir," cetus dia.
Padahal, kata Karyono, dengan menerima dan hadir dalam acara penyematan oleh Presiden Jokowi, tidak lantas membuat Gatot Pro pemerintah. Gatot tetap bisa bersikap kritis dan besebrangan dengan pemerintah.
"Pak Gatot menurut saya harus belajar dari Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Mereka berdua menerima tanda kehormatan dengan hadir sebagai bentuk penghormatan. Setelah menerima keduanya toh tetap kritis. Harusnya mencontoh Fadli dan Fahri Hamzah," pungkasnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai sikap Gatot bukanlah sikap seorang negarawan.
Padahal, gelar Bintang Mahaputera yang diberikan Presiden Jokowi adalah bentuk penghargaan. Sebab, Gatot pernah menjabat Panglima TNI selama 2015-2017.
"Sangat disayangkan beliau tidak hadir. Tidak menunjuKkan sikap negarawan. Pemberian gelar Bintang Mahaputera dari Presiden kan merupakan penghargaan dari negara karena beliau pernah menjabat sebagai Panglima TNI," tandas Ace.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak bisa hadir dalam acara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Rabu (11/11).
Dalam suratnya tersebut, Gatot mau menerima pemberian Bintang Mahaputera tetapi tidak bisa hadir.
"Tadi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima, menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan," kata Mahfud di Istana Negara.
Baca juga: Jenderal Gatot
Dalam surat tersebut menurut Mahfud, Gatot menuliskan bahwa tidak bisa hadir dalam acara penganugerahan karena masih dalam suasana pandemi covid-19.
"Beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama karena ini suasana covid-19," kata dia. (Zuq/A-3)
Menu makan siang nanti dipersiapkan secara khusus oleh Megawati. Bahkan mantan Presiden kelima tersebut memilih sendiri bahan masakan yang akan digunakan.
OSO belum bisa memastikan apakah pertemuan itu merupakan sinyal bagi Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, kemungkinan itu dikatakannya memang ada
Berbagai respon positif muncul dari pertemuan antara Megawati dan Prabowo, salah satunya Khofifah Indar Parawansa
Pilihan di luar pemerintahan merupakan upaya membentuk iklim demokrasi tetap berjalan. Pemerintah butuh penyeimbang demi tegaknya asas demokrasi dengan checks and balances.
Keduanya memang sudah berencana bertemu sejak lama untuk memperlihatkan kepada publik, hubungan mereka baik-baik saja.
Sinyal akan bergabungnya kubu oposisi terlihat dari pertemuan petinggi partai seperti ketua umum (ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri.
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Tri Rismaharini belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Sosial.
Bacawagub Jakarta Rano Karno menepis tudingan bahwa Pramono Anung merupakan orang titipan Istana.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai ada politik identitas di gelaran Pilkada 2024.
"Pemberitahuan sudah kami terima. Massanya seribu orang. Kita tunjukkan apa mereka seribu atau bukan. Polri dan TNI akan mengawal dan amankan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana
Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengalihan arus lalu lintas secara situasional di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat saat massa pengunjuk rasa memadati kawasan tersebut.
Sejumlah serikat pekerja akan menyampaikan pendapat di muka umum di sekitar kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved