Pengamat: Pendekatan di Papua Harus Diubah

PENGAMAT militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis menilai pendekatan militer yang dijalankan pemerintah pusat di Papua tidak akan berhasil menciptakan kedamaian.

Ia melihat program pengiriman pasukan sudah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun sampai sekarang, kondisi tidak kunjung kondusif.

"Awal mula pengiriman pasukan itu kan karena dulu ada serangan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) kepada pos-pos koramil, patroli TNI dan polisi. Tapi kenyataannya, sampai sekarang tidak bisa meredakan perlawanan. Artinya kebijakan itu terbukti kontraproduktif. Menurut saya sangat tidak kondusif, tidak bisa mendorong kondisi di Papua menjadi damai," ujar Beni kepada Media Indonesia, Minggu (8/11)

Menurut Beni, pemerintah harus mulai membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok politik di Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan yang lain sebagainya.

"Saya tidak bicara KKB, tapi kelompok-kelompok politik. Bagaimanapun, mereka punya pengaruh signifikan terhadap kondisi di Papua. Itu yang harus didekati, diajak dialog, diajak negosiasi damai," tuturnya.

Baca juga : Lagi, Densus 88 Amankan Dua Teroris di Sumbar

Berkaca dari pengalaman yang telah dilakukan dengan Gerakan Aceh Merdeka, ia melihat seharusnya pemerintah tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan hal serupa dengan kelompok-kelompok di Papua.

"Kita sudah pernah berhasil, kenapa tidak dilakukan pendekatan yang sama? Entah nanti bagaimana hasilnya, yang penting pemerintah sudah terlihat memiliki niat, itikad baik untuk itu," ucap Beni

Sedianya, ia memandang berbagai persoalan yang terjadi di Papua bukan seluruhnya kesalahan pemerintah pusat. Melalui kebijakan otonomi khusus, pemerintah telah memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah daerah setempat untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat.

"Yang menjadi persoalan, korupsi di sana sangat besar. Pemerintah telah menggelontokan dana besar untuk kesejahteraan masyarakat tetapi itu tidak menetes sampai ke bawah. Banyak dikorupsi terutama di tingkat kabupaten," tandasnya. (OL-7)