Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 64% masyarakat Indonesia puas terhadap pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua. Hal itu tecermin dari survei Indo Barometer terkait persepsi masyarakat terhadap setahun kepemimpinan Joko Widodo.
"Mayoritas masyarakat puas karena kerja nyata, merakyat dan banyak pembangunan infrastruktur," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam seminar virtual, Rabu (4/11).
Baca juga: Presiden Ingatkan Tata Kelola Pemerintahan Harus Efisien
Angka kepuasan itu meningkat dibandingkan masa kepempimpinan Joko Widodo pada periode pertama, yakni 46%. "Ini karena pada 2015 ada krisis ekonomi. Saat ini, masyarakat lebih melihat kondisi ekonomi disebabkan faktor eksternal (covid-19)," imbuhnya.
Kemudian, sekitar 77% responden mengaku puas terhadap sistem demokrasi dalam pemerintahan Joko Widodo. “Sebab rakyat bebas mengeluarkan pendapat. Ada 11% yang tidak setuju, karena menganggap pemerintahan Jokowi kurang berpihak pada rakyat kecil," jelas Qodari.
Masih dari survei tersebut, masalah yang paling disorot ialah krisis ekonomi akibat pandemi. Selanjutnya, aspek lapangan kerja, kestabilan harga bahan pokok, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap
Apabila dibandingkan survei pada 2015 lalu, kondisi saat ini tergolong mirip. Perbedaannya, pada 2015 dipengaruhi krisis ekonomi, sementara tahun ini dilanda pandemi covid-19.
"Baik di awal setahun periode pertama, maupun periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan Presiden Jokowi masih persoalan ekonomi," pungkasnya.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved