Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPEN Kogabwilhan III Gusti Nyoman Suriastawa menanggapi santai hasil laporan Komnas HAM terkait kematian Pendeta Yeremias Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua.
Hasil laporan tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa Yeremias dibunuh oleh anggota TNI personel Koramil Alpius Hasim Madi.
"Sah-sah saja kalau mereka bilang terduga karena memang belum ada bukti kuat," ujar Suriastawa kepada wartawan, Senin (2/11).
Baca juga : Terima US$150 Ribu, ini Peran Brigjen Prasetijo
Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu hasil laporan pendalaman lanjutan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta Intan Jaya. Menurutnya, hasil dari TGPF adalah hasil resmi yang akan menjadi pedoman untuk mengambil langkah berikutnya.
"TGPF masih melakukan pendalaman dan sebaiknya kita tunggu hasil nyatanya. Kalau memang terbukti ada oknum aparat yang terlibat, TNI akan menindak tegas oknum tersebut sesuai hukum yang berlaku," paparnya. (OL-2)
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah tegaskan sanksi PTDH bagi oknum Brimob penganiaya siswa di Tual tidak cukup. Komnas HAM segera turun lapangan kawal proses pidana.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved