Kampanye di Medsos Terhalang Cipta Kerja

PARA pasangan kandidat yang berkontestasi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang berlangsung di tengah pandemi covid-19 dituntut memanfaatkan media daring dan media sosial (medsos). Tujuannya, untuk menekan potensi pelanggaran dari metode rapat terbuka.

Sayangnya, kampanye menggunakan sarana teknologi informasi belum maksimal. Penyebabnya, perhatian masyarakat terhadap visi-misi calon kepala daerah teralihkan oleh isu UU Cipta Kerja.

"Masalah utama beberapa pekan terakhir adalah medsos ramai oleh isu omnibus law. Ini berakibat pada algoritma medsos mengarahkan ke isu omnibus law. Secara langsung kondisi ini membuat kampanye di medsos oleh para kandidat cenderung tenggelam," ujar Pakar Keamanan Siber Dan Komunikasi Pratama Persadha kepada Media Indonesia, Sabtu (17/10).

Menurut dia, postingan yang susah naik karena tenggelam oleh isu omnibus law membuat iklan di media daring pun cukup mahal.

Baca juga: Kampanye Daring Minim Peminat akibat Prasarana Senjang

Ia juga mengatakan medsos belum menjadi sarana utama kampanye karena para kontestan pilkada belum mengerti trik mendapatkan perhatian masyarakat. Seharusnya mereka bisa mengikuti arus isu yang sedang diperhatikan netizen.

"Misalnya bila calon kepala daerah ini dari parpol yang menolak omnibus law, mereka bisa masuk dan membuat konten dengan tema serupa," katanya.

Sejauh ini, konten mengenai kampanye di medsos masih seputar kegiatan para calon yang bersosialisasi ke masyarakat. Kemudian juga tidak banyak ditemui iklan kampanye.

"Kemungkinan besar iklan kampanye akan dieksekusi oleh akun nonresmi pasangan calon atau akun buzzer. Biasanya akan massif dalam 1 bulan terakhir menjelang coblosan," urainya.

Ia juga mengatakan sentimen mengenai isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) selalu ada. Namun penggunaannya lebih pada identitas kesukuan bukan agama.

Sepanjang sentimen ini tidak diarahkan untuk memecah belah, KPU cukup memberi peringatan agar tidak sampai kebablasan. Juga konten black campaign nanti akan semakin marak menjelang coblosan, ini yang harus diwaspadai oleh warga dan juga KPU.

"Dalam pilkada dan pemilu kemarin, terbukti dihari tenang whatsapp dan medsos menjadi ajang saling jegal bahkan dengan konten fitnah," pungkasnya.(OL-5)