Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
STAF Khusus Presiden Aminuddin Maruf turun ke jalan menemui demonstran UU Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (16/10) sore.
Aminuddin menemui demonstran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan mendengarkan tuntutan mereka terkait penolakan UU Cipta Kerja.
"Saya diminta untuk menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dan menerima pernyataan sikap dari teman-teman BEM SI yang nanti akan saya sampaikan ke Bapak Presiden," kata Aminuddin kepada wartawan, Jumat (16/10).
Aminuddin mengatakan ia diminta langsung oleh Presiden untuk menyerap aspirasi mahasiswa. Ia mengatakan pernyataan sikap dan aspirasi dari kelompok mahasiswa itu akan ia sampaikan ke Presiden Jokowi.
"Pernyataan sikap dari BEM SI akan saya sampaikan tidak kurang dan tidak lebih. Semuanya terkait UU Ciipta Kerja," ucapnya.
Seperti diberitakan, mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI hari ini kembali melakukan unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja. BEM SI dalam pernyataan sikapnya mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja.
Mereka juga mengecam tindakan pemerintah yang dituding mengintervensi gerakan penolakan UU Cipta Kerja. Selain itu, mereka juga mengecam tindakan aparat yang dinilai represif terhadap massa aksi.(OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved