Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly diminta mencopot Kepala LP Tangerang Jumadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkum dan HAM) Banten Andika Dwi Prasetya. Keduanya dinilai bertanggung jawab atas pelarian Cai Changpan, terpidana hukuman mati kasus narkotika.
“Mereka yang paling bertanggung jawab,” kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu mengatakan Komisi III akan terus mengawasi kasus pelarian Cai Changpan. Aparat terkait diharapkan bisa segera meringkus Cai Changpan. “Semoga dalam waktu dekat tertangkap, biar sekalian tahu siapa yang membantunya kabur,” ungkap dia.
Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menilai pelarian Cai Changpan sudah sangat terencana. Dia meyakini pelarian Cai Changpan tak hanya melibatkan petugas biasa. “Sepertinya sudah dirancang dengan baik. Pastinya untuk hal itu melibatkan banyak pihak,” kata Sudding.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta peme- rintah tidak melindungi pejabat teras dalam kasus pelarian ini. Jangan sampai hanya petugas penjaga yang dikorbankan dalam kasus ini.
Seperti diketahui terpidana hukuman mati Cai Changpan kabur dari tahanannya. Pelarian ini mengakibatkan empat pegawai dan seorang kepala keamanan LP Tangerang dicopot.
Setelah kabur, Cai Changpan alias Cai Ji Fan, 53, sempat menemui istrinya dan memasuki permukiman warga di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut dikuatkan dari keterangan beberapa warga yang melihat dan menyampaikan kepada Ketua RT 01 Desa Cilaku, Pendi, 67.
“Cai Changpan sempat pulang kerumah istrinya yang berada di Desa Cilaku, Senin (5/10) pagi. Namun, saya tidak melihat dia karena ketika dia pulang hanya mampir sebentar,” kata Pendi.
Pendi mengaku Cai Changpan baru setahun menempati rumah di Desa Cilaku lantaran rumah yang ditempati istrinya baru selesai dibangun. Menurut dia, Cai Changpan mempunyai usaha pembakaran ban yang saat ini dikelola pegawainya dan istrinya.
Setiap hari yang sering mengurus usahanya itu karyawannya karena keluarganya jarang ke tempat usahanya. “Dari dulu juga dia jarang datang ke rumah yang baru ini,” jelasnya.
Kepala Dusun 02 Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Ratim, membenarkan kesaksian dari warganya yang melihat Cai Changpan membeli sesuatu di warung dan sempat mengobrol bersama petani di sebuah saung di perkebunan singkong. Kemudian, pihaknya memberi tahu petugas keamanan dan dilakukan pengejaran terhadap Cai Changpan. (Dhk/Medcom.id/P-1)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan Kapolres Bima Kota nonaktif Didik Putra Kuncoro dalam kasus kepemilikan narkoba.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dengan total berat 9,4 kilogram di wilayah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Militer AS melakukan serangan mematikan terhadap kapal yang diduga milik kartel narkoba di Pasifik Timur. Operasi "Southern Spear" kini menuai kecaman terkait legalitas hukum.
Hubungan AS-Kolombia memasuki babak baru. Presiden Gustavo Petro dan Donald Trump bertemu di Gedung Putih untuk mengakhiri setahun konflik diplomatik dan sanksi.
Seluruh pihak yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved