Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PROGRAM bantuan sosial Kementerian Sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga membawa efek bergulir yang bersifat produktif.
Menteri Sosial Juliari Batubara mencontohkan isi bansos berupa beras, sarden, minyak goreng, biskuit, dan susu. Semuanya produk dari industri. Otomatis ini juga akan menggerakkan industri yang saat ini sedang lesu. Bantuan tunai pun akan meningkatkan konsumsi di daerah. ‘’Uang yang dikirim ke daerah habisnya di situ-situ saja otomatis membuat aktivitas ekonomi di daerah tersebut meningkat,’’ ujar Juliari Batubara dalam program Indonesia Bicara Media Indonesia dengan tema Efek bergulir bantuan so- sial, kemarin.
Berikut petikan wawancara dengan moderator Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong yang disiarkan secara live streaming itu.
Penyaluran bansos apakah sudah sesuai dengan target?
Sudah hampir sekitar 7 bulan kami menjalankan program- program bantuan yang khusus untuk mempercepat penanggulangan covid-19. Ini masih berjalan, tantangannya memang luar biasa. Kita tidak berpikir Jawa saja, tapi menyalurkan ke pulau terluar, di daerah perbatasan, hingga pelosok sehingga sangat menantang.
Di awal, berdasarkan survei memang tidak terlalu baik. Saya sulit berargumentasi karena baru mulai sehingga penilaian agak sedikit subjektf. Namun, alhamdulillah, ke sini ada beberapa survei yang melihat, bantuan kami diaggap oleh publik cukup tepat sasaran. Publik yang menilai, bukan kita, tapi insya Allah kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
Di awal proses pemberian bansos juga ada masalah dengan data, apakah sudah ada perbaikan?
Jadi, dinamika itu pasti ada. Ini kan darurat, siapa pun terdampak.
Oleh karena itu, kita mengambil sikap ya sudah serahkan ke daerah data-datanya, Presiden juga ingin cepat. Karena kalau kita yang mencari data penerima, pasti akan lama dan banyak keruwetan yang terjadi sehingga saat itu kualitas dari data sangat tergantung pada suplai dari daerah. Saya mohon maklumi, saya dan tim, ibaratnya kalau lomba lari dihitung fnisnya bukan startnya.
Namun, sering berjalannya waktu, ada perbaikan. Jadi, kadang-daerah minta untuk tahan penyaluran bantuannya karena data mau diperbaiki. Kami pun akhirnya tiga menteri bersama-sama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/ KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 460-1750 Tahun 2020. SKB ini untuk mempercepat daerah lebih rajin melakukan pemutakhiran data kemiskinan di daerah.
Bagaimana progres penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kemensos?
Dari anggaran PEN mencapai Rp300 triliun itu, hampir separuhnya yakni Rp128 triliun ada di Kemensos. Kalau kita lihat, realisasinya cukup baik, kita sudah serap anggaran 81%. Kita berharap dalam waktu 2,5 bulan ini makin menanjak, 100% mungkin tidak, tapi paling tidak, tidak jauh dari 100%.
Bagaimana rencana bansos tahun depan, apakah masih diberikan?
Tahun depan memang tidak semasif tahun ini karena fokus dari pemerintah sesuai instruksi Presiden ialah pemulihan ekonomi dan vaksin. Bagamana kita mengadakan vaksin dengan jumlah mencukupi secara bertahap karena program vaksinasi ini sangat masif dan membutuhkan anggaran ribuan triliun juga, sehingga bantuan sosial akan dikonsolidasikan, akan dikurangi sedikit. Tapi untuk program reguler PKH dan program Kartu Sembako atau BPNT akan tetap dalam jumlah yang sama seperti sekarang. Jadi, beras dan sembako tidak dilanjutkan.
Untuk tambahannya, sementara ini yang sudah dianggarkan ialah bansos tunai dari Januari sampai Juni 2021. Meski begitu, pada rapat kabinet Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa anggaran PEN harus fleksibel. Artinya, di kala kita membutuhkan intervensi program pemulihan ekonomi, kesehatan, atau jaringan sosial, anggaran ini ada.
Bagaimana dampak bansos ini menggerakkan perekonomian?
Saya selalu berpikir bahwa bantuan ini tidak sekadar pemerintah memberikan bantuan. Tapi kita harus lihat prosesnya bagaimana paket sebesar itu bisa sampai ke keluarga penerima. Itu proses.
Isinya memang beras, sarden, minyak goreng, biskuit, atau susu. Ini semuanya produk dari industri. Sementara kita tahu saat sekarang ini kegiatan industri sangat terdampak, PHK terjadi di mana-mana, pengangguran meningkat.
Pada bantuan tunai, efek dominonya tentunya ini akan meningkatkan konsumsi di daerah. Uang yang dikirim ke daerah habisnya di situ-situ saja, otomatis membuat aktivitas ekonomi di daerah tersebut meningkat.
Ada hikmah yang didapat selama mengurusi bansos ini?
Satu hal yang menonjol selama pandemi ini, meningkatnya kesetiakawanan sosial kita. Luar biasanya sekali, saya terlibat langsung di dalam nya, baik dalam pemerintah maupun sektor swasta. Banyak yang bahu-membahu membantu saudara kita yang terdampak.
Kebetulan saya turun langsung ke lapangan saat membagikan bantuan. Saya selalu tanya, apakah rela memberikan bantuan kepada tetangga yang belum mendapatkan bantuan. Dari semua yang saya tanya, mereka bilang bersedia.
Ini memperlihatkan kesetiakawanan kita, juga gotong royong. Mudah-mudahan ini tidak ha nya saat bencana, pada saat normal pun kesetia-
kawanan sosial harus kita jaga. (Wan/X-10)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved