Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MASSA demonstrasi tolak omnibus law cipta kerja terpantau telah memadati area Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10) malam hari.
Dari pantauan Media Indonesia, ratusan massa tersebut didominasi oleh mahasiswa dari Universitas Pamulang, Moestopo dan Universitas lainnya.
Salah satu mahasiswa yang turun demo, Rizki, mengaku kelompoknya akan segera memenuhi Istana Negara yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
"Kami baru memulai, kami menuju ke Istana," ujarnya saat ditemui Media Indonesia.
Baca juga: Sri Sultan Janji Surati Jokowi soal Penolakan Omnibus Law
Rizki menyebut dirinya tergugah untuk turun ke jalan lantaran ikut bergerak menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Dari pantauan Media Indonesia, iring-iringan ratusan mahasiswa yang menuju ke Istana langsung diblokade oleh pihak kepolisian.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya dan jajaran menyatakan telah menangkap 400 pendemo yang diduga dari kelompok anarko, sejak awal aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja merebak pada Senin (5/10) hingga Rabu (7/10).
Polisi mendalami informasi dugaan para pendemo dibayar untuk berunjuk rasa berujung ricuh di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Ya sekitar 400 orang," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Jakarta, Kamis (8/10.). (OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved