Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH mengetahui penggerak massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung hingga hari ini. Akan ada tindakan tegas kepada aktor intelektual bergulirnya demo itu. Apalagi saat ini pandemi masih meresahkan dan jumlah orang terpapar virus kian bertambah.
“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya. Kami berharap tujuh fraksi di DPR itu juga merepresentasikan rakyat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari wawancara yang dilakukan CNBC TV, Kamis (8/10).
Dia bilang situasi sekarang masih dalam suasanu pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga demonstrasi berpotensi menyebarkan covid-19.
Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Pasalnya, ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga masyarakat sekitar.
Dampak dari meningkatnya penyebaran pandemi, kata Airlangga, tentu akan memengaruhi upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional. Dia bilang, aktor intelektual di balik bergulirnya demo itu hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan muncul dari pengerahan massa itu.
Padahal, imbuh Airlangga, UU Cipta Kerja disusun berdasarkan basis bertambahnya jumlah angkatan kerja nasional yang tidak dibarengi dengan keberadaan lapangan kerja. Bahkan, karena pandemi, jumlah angkatan kerja yang belum dan tidak bekerja telah menyentuh 30 juta orang.
Angka itu berasal dari jumlah pendaftar program Kartu Prakerja yang saat ini ditujukan untuk mereka yang ter-PHK, dirumahkan, atau belum bekerja. Kuota yang dimiliki program itu hanya 5,6 juta orang, jauh lebih sedikit dibanding jumlah masyarakat yang mendaftar.
“Mereka membutuhkan lapangan kerja baru. Jadi pemerintah tidak bisa diam hanya untuk mendengarkan mereka yang menggerakkan demo. Jumlah federasi yang mendukung UU Cipta Kerja ada empat konfederasi buruh besar. Itu menjadi basis dari pada klaster ketenagakerjaan,” pungkas Airlangga. (OL-14)
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved