Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.
Dalam akun media sosialnya @ridwankamil, mengunggah video dirinya bersama masyarakat Bandung untuk menyampaikan penolakan UU tersebut.
Surat itu menyampaikan aspirasi untuk menolak UU Omnibus Law. Besok pagi akan dikirimkan oleh Pemprov Jabar kepada Presiden Jokowi. Mohon didengarkan," kata Ridwan dalam pidato yang diunggahnya didepan warga Jabar, Kamis (8/10).
Selain itu, dalam suratnya Ridwan Kamil meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu untuk pengganti UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10).
"Yang kedua meminta kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan perppu pengganti UU, prosesnya masih ada 30 hari untuk direvisi tandatangan presiden," jelas Ridwan.
Dalam cuitan Ridwan Kamil, ia mengaku dirinya berdialog dengan para pengunjuk rasa di Gedung Sate dan menyampaikan beberapa hal.
"Pemprov Jabar menerima perwakilan buruh yanb menyampaikan keberatan atas pasal- di kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh," cuit Ridwan
Ridwan mengatakan,pihak Buruh Jabar menyatakan selalu menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak anarkis.
"Saya mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk tetap tertib dan jauhi sikap yang mengabaikan protokol covid selama unjuk rasa," pungkas Ridwan. (OL-13)
Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Sumbar Demo Tolak UU Omnibus Law
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved