Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.
Dalam akun media sosialnya @ridwankamil, mengunggah video dirinya bersama masyarakat Bandung untuk menyampaikan penolakan UU tersebut.
Surat itu menyampaikan aspirasi untuk menolak UU Omnibus Law. Besok pagi akan dikirimkan oleh Pemprov Jabar kepada Presiden Jokowi. Mohon didengarkan," kata Ridwan dalam pidato yang diunggahnya didepan warga Jabar, Kamis (8/10).
Selain itu, dalam suratnya Ridwan Kamil meminta Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu untuk pengganti UU Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10).
"Yang kedua meminta kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan perppu pengganti UU, prosesnya masih ada 30 hari untuk direvisi tandatangan presiden," jelas Ridwan.
Dalam cuitan Ridwan Kamil, ia mengaku dirinya berdialog dengan para pengunjuk rasa di Gedung Sate dan menyampaikan beberapa hal.
"Pemprov Jabar menerima perwakilan buruh yanb menyampaikan keberatan atas pasal- di kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh," cuit Ridwan
Ridwan mengatakan,pihak Buruh Jabar menyatakan selalu menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak anarkis.
"Saya mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk tetap tertib dan jauhi sikap yang mengabaikan protokol covid selama unjuk rasa," pungkas Ridwan. (OL-13)
Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Sumbar Demo Tolak UU Omnibus Law
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved