Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM yang digelontorkan pemerintah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta komisi antirasywah mengawasi penyaluran banpres tersebut yang akan memasuki tahap II dengan target 3 juta penerima manfaat.
"Kami memahami KPK sangat concern mengenai program ini agar tepat sasaran, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi karena pandemi. Kita akan masuk tahap kedua sisanya 3 juta (pelaku usaha kecil). Kita ingin pastikan bukan hanya tepat sasaran, tapi juga pemerataan," kata Menteri Teten seusai bertemu pimpinan komisi antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/9).
Teten menjelaskan penyaluran banpres pada tahap I telah dibagikan kepada 9,1 juta pelaku UMKM sejak Agustus lalu. Para pelaku usaha kecil itu menerima bantuan modal berupa hibah senilai Rp2,4 juta.
Adapun total yang digelontorkan pada tahap I yakni sekitar Rp22 triliun. Penyaluran kini akan memasuki tahap II dengan target 3 juta UMKM. Total dana yang disiapkan sekitar Rp 7,2 triliun.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan komisi antirasywah siap mengawal penyaluran bansos tersebut. KPK akan mengawasi pendataan hingga penyaluran. KPK pun meminta kementerian agar bisa mendistribusikan bantuan lebih merata. KPK juga menyarankan agar penyaluran seluruhnya melalui bank untuk mencegah terjadinya rente.
"KPK hadir memantau pelaksanaannya. Untuk auditnya KPK juga memeriksa kalau ada penyimpangan. KPK hadir untuk memastikan setiap rupiah bermanfaat dan akuntabel," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Teten juga meminta KPK untuk mendampingi kementerian dalam rencana restrukturisasi kelembagaan. Teten mengatakan kementeriannya akan membenahi truktur kelembagaan agar lebih ramping sesuai tugas serta pokok fungsi. (OL-8)
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved