Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar menyebut bantuan sosial (bansos) berupa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat, bukan dari pihaknya. Hal ini lantaran bantuan dari Kemensos memiliki stiker khusus.
"Masih diduga (bukan dari Kemensos). Karena dalam dokumen-dokumen kami pada saat kami dulu evaluasi terkait dengan bantuan itu ada stiker dan permintaan dari pimpinan waktu itu Pak Menteri (Juliari Batubara) agar di karung beras itu dituliskan bantuan presiden melalui Kemensos," ujar Dadang dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Dadang menambahkan setelah mendatangi tempat kejadi perkara (TKP) di Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, tidak hanya bansos beras yang ditemukan, melainkan ada tepung dan telur.
"Kalau Kemensos sendiri tidak ada (bansos) telur tidak ada tepung, tapi di lapangan kondisinya itu bau busuk, bau telur dan segala macam," tuturnya.
Baca juga: DPR Minta Kemensos Jelaskan Penimbunan Banpres di Depok
Selain itu, pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan JNE selaku pihak yang mendapat tugas dari PT DNR untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.PT DNR merupakan pemenang lelang distribusi bansos dari pihak Perum Bulog.
"Tapi kami mau konfirmasi tidak bisa ketemu. Jadi kondisinya terkait dengan beras ini sebenarnya pihak JNE sendiri yang sudah bertanggungjawab sebenarnya," jelasnya.(OL-5)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved