Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar menyebut bantuan sosial (bansos) berupa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat, bukan dari pihaknya. Hal ini lantaran bantuan dari Kemensos memiliki stiker khusus.
"Masih diduga (bukan dari Kemensos). Karena dalam dokumen-dokumen kami pada saat kami dulu evaluasi terkait dengan bantuan itu ada stiker dan permintaan dari pimpinan waktu itu Pak Menteri (Juliari Batubara) agar di karung beras itu dituliskan bantuan presiden melalui Kemensos," ujar Dadang dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Dadang menambahkan setelah mendatangi tempat kejadi perkara (TKP) di Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, tidak hanya bansos beras yang ditemukan, melainkan ada tepung dan telur.
"Kalau Kemensos sendiri tidak ada (bansos) telur tidak ada tepung, tapi di lapangan kondisinya itu bau busuk, bau telur dan segala macam," tuturnya.
Baca juga: DPR Minta Kemensos Jelaskan Penimbunan Banpres di Depok
Selain itu, pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan JNE selaku pihak yang mendapat tugas dari PT DNR untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.PT DNR merupakan pemenang lelang distribusi bansos dari pihak Perum Bulog.
"Tapi kami mau konfirmasi tidak bisa ketemu. Jadi kondisinya terkait dengan beras ini sebenarnya pihak JNE sendiri yang sudah bertanggungjawab sebenarnya," jelasnya.(OL-5)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved