Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar menyebut bantuan sosial (bansos) berupa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat, bukan dari pihaknya. Hal ini lantaran bantuan dari Kemensos memiliki stiker khusus.
"Masih diduga (bukan dari Kemensos). Karena dalam dokumen-dokumen kami pada saat kami dulu evaluasi terkait dengan bantuan itu ada stiker dan permintaan dari pimpinan waktu itu Pak Menteri (Juliari Batubara) agar di karung beras itu dituliskan bantuan presiden melalui Kemensos," ujar Dadang dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Dadang menambahkan setelah mendatangi tempat kejadi perkara (TKP) di Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, tidak hanya bansos beras yang ditemukan, melainkan ada tepung dan telur.
"Kalau Kemensos sendiri tidak ada (bansos) telur tidak ada tepung, tapi di lapangan kondisinya itu bau busuk, bau telur dan segala macam," tuturnya.
Baca juga: DPR Minta Kemensos Jelaskan Penimbunan Banpres di Depok
Selain itu, pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan JNE selaku pihak yang mendapat tugas dari PT DNR untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.PT DNR merupakan pemenang lelang distribusi bansos dari pihak Perum Bulog.
"Tapi kami mau konfirmasi tidak bisa ketemu. Jadi kondisinya terkait dengan beras ini sebenarnya pihak JNE sendiri yang sudah bertanggungjawab sebenarnya," jelasnya.(OL-5)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved