Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar menyebut bantuan sosial (bansos) berupa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat, bukan dari pihaknya. Hal ini lantaran bantuan dari Kemensos memiliki stiker khusus.
"Masih diduga (bukan dari Kemensos). Karena dalam dokumen-dokumen kami pada saat kami dulu evaluasi terkait dengan bantuan itu ada stiker dan permintaan dari pimpinan waktu itu Pak Menteri (Juliari Batubara) agar di karung beras itu dituliskan bantuan presiden melalui Kemensos," ujar Dadang dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Dadang menambahkan setelah mendatangi tempat kejadi perkara (TKP) di Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, tidak hanya bansos beras yang ditemukan, melainkan ada tepung dan telur.
"Kalau Kemensos sendiri tidak ada (bansos) telur tidak ada tepung, tapi di lapangan kondisinya itu bau busuk, bau telur dan segala macam," tuturnya.
Baca juga: DPR Minta Kemensos Jelaskan Penimbunan Banpres di Depok
Selain itu, pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan JNE selaku pihak yang mendapat tugas dari PT DNR untuk menyalurkan bansos ke masyarakat.PT DNR merupakan pemenang lelang distribusi bansos dari pihak Perum Bulog.
"Tapi kami mau konfirmasi tidak bisa ketemu. Jadi kondisinya terkait dengan beras ini sebenarnya pihak JNE sendiri yang sudah bertanggungjawab sebenarnya," jelasnya.(OL-5)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved