Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PENGAMAT kebijakan publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi menekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari dalam pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi sebaiknya pemerintah atau penyalur harus mengumumkannya ke publik.
"Buat saja konferensi pers, contohnya ada sekian ton beras tidak layak maka akan ditimbun dan beras pengganti disalurkan kepada yang berhak sekian orang di mana. Sehingga urusan selesai tidak ada prasangka," jelas Syafuan saat dihubungi, Selasa (2/8).
Menurutnya ditemukannya beras Banpres yang ditimbun di Depok Jawa Barat ini menjadi pelajaran yang baik agar penyelenggara penyalur bantuan lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan.
Menurutnya penimbunan beras yang tidak layak konsumsi justru harus didukung dengan catatan harus ada beras pengganti dengan kualitas sama yang dibagikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
"Dari kasus ini menurut saya memang kondisi berasnya berdasarkan keterangan dari MenkoPMK (Muhadjir Effendy) tidak layak konsumsi. Namun yang perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah beras yang ditimbun adalah beras yang mana, apakah yang perlu disalurkan atau beras yang rusak dan digantikan dengan beras lain," ungkapnya.
Menurutnya jika memang beras yang tidak layak kemudian tidak disampaikan kepada KPM justru bagus karena memberikan terbaik buat masyarakat. Sehingga asal-usul beras yang ditimbun itu harus dijelaskan dahulu.
"Langkah pemerintah dari KemenkoPMK, Kementerian Sosial, bersama kepolisian sangat baik dalam merespon kasus ini. Investigasi dan respon kementerian yang cepat bisa menjelaskan kepada masyarakat jika memang beras tidak layak konsumsi ditimbun justru bagus agar masyarakat mendapatkan beras yang bagus," pungkasnya. (H-2)
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Inspeksi bersama KPPU Kanwil I Medan, Disperindag Sumut dan Bulog menemukan produsen beras premium berhenti beroperasi akibat ketiadaan bahan baku.
Hingga saat ini tidak ditemukan indikasi beras oplosan di wilayah Kabupaten Brebes, dan kondisi tersebut akan terus dijaga.
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved