Apapun Ceritanya, Bansos Tidak Layak Harus Diumumkan

PENGAMAT kebijakan publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi menekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari dalam pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi sebaiknya pemerintah atau penyalur harus mengumumkannya ke publik.

"Buat saja konferensi pers, contohnya ada sekian ton beras tidak layak maka akan ditimbun dan beras pengganti disalurkan kepada yang berhak sekian orang di mana. Sehingga urusan selesai tidak ada prasangka," jelas Syafuan saat dihubungi, Selasa (2/8).

Menurutnya ditemukannya beras Banpres yang ditimbun di Depok Jawa Barat ini menjadi pelajaran yang baik agar penyelenggara penyalur bantuan lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan.

Menurutnya penimbunan beras yang tidak layak konsumsi justru harus didukung dengan catatan harus ada beras pengganti dengan kualitas sama yang dibagikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Dari kasus ini menurut saya memang kondisi berasnya berdasarkan keterangan dari MenkoPMK (Muhadjir Effendy) tidak layak konsumsi. Namun yang perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah beras yang ditimbun adalah beras yang mana, apakah yang perlu disalurkan atau beras yang rusak dan digantikan dengan beras lain," ungkapnya.

Menurutnya jika memang beras yang tidak layak kemudian tidak disampaikan kepada KPM justru bagus karena memberikan terbaik buat masyarakat. Sehingga asal-usul beras yang ditimbun itu harus dijelaskan dahulu.

"Langkah pemerintah dari KemenkoPMK, Kementerian Sosial, bersama kepolisian sangat baik dalam merespon kasus ini. Investigasi dan respon kementerian yang cepat bisa menjelaskan kepada masyarakat jika memang beras tidak layak konsumsi ditimbun justru bagus agar masyarakat mendapatkan beras yang bagus," pungkasnya. (H-2)