Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
POLDA Metro Jaya akan melangsungkan pengecekan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) penimbunan beras paket bantuan presiden (banpres) yang ditimbun di Sukmajaya, Depok, Rabu (3/8).
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (2/8).
Endra menjelaskan, pengecekan ke TKP penimbunan beras banpres dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB. Pengecekan ini, katanya, guna mengetahui kebenaran sekaligus mengungkapkan kasus penemuan paket banpres tersebut.
"Tentu kita akan mengungkap persoalan yang sebenarnya karena dalam hal ini jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat berhak menerima itu kan ratusan ribu ton," ungkapnya.
Sebelumnya, Zulpan mengatakan kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.
"Terkait dengan beras bansos di Depok jadi penangangan kasus ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Ditkrimsus Polda Metro Jaya," ujar Zulpan kepada awak media, Selasa (2/8).
Penganangan ini, menurut Zulpan, dilakukan supaya mempercepat pengungkapan dan penyidik dapat menentukan adanya unsur pidana dalam penimbunan bansos ini.
"Ini menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya untuk mengungkap persoalan yang ada, apakah betul ada unsur pidananya dan sebagainya," tukasnya.
Baca juga: Polri: 3.675 Kg Beras yang Ditimbun Bisa untuk 139 KPM
Perlu diketahui, sebelumnya terdapat puluhan karung beras bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19 ditemukan terkubur di tanah lapang di daerah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Diduga, perusahaan JNE yang melakukan penimbunan beras bansos ini, lantaran lokasi yang berada tepat di depan gudang perusahaan tersebut.
Penemuan tumpukan beras ini pertama kali terkuak oleh warga setempat yang juga sebagai ahli waris tanah tersebut uang mendapat informasi dari pegawai perusahaan tersebut.
"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE, ada pemendaman sembako, kemudian saya telusuri," kata warga Rudi Samin.(OL-5)
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Kemendag menyebut pengecer-pengecer kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved