Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) memberikan klarifikasi terkait penguburan 3,4 ton beras sosial (bansos) presiden di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris menuturkan bahwa penguburan di lahan depan gudang JNE tersebut dilakukan karena pertimbangan untuk menghindari penyalahgunaan.
Baca juga: Jakarta-Singapura Jadi Salah Rute Penerbangan Tersibuk di Dunia
"Jadi beras yang dikubur itu adalah beras milik JNE, ini demi higienis untuk mencegah disalahgunakan. Bisa saja JNE kalau mau dijual lagi ke pasar, tapi kalau ini dijual takutnya menimbulkan penyakit karena sudah rusak," ungkapnya di Jetski Cafe, Pluit, Jakarta Utara, Kamis (4/8).
Hotman menambahkan, JNE tidak tidak mau menaruh bansos rusak ke tempat pembuangan karena menyangkut sensitivitas perusahaan maupun pemerintah. Pasalnya, ada logo bantuan presiden di paket bantuan tersebuy
"Beras itu ada logo banpres, jadi kalau kita buang (sembarangan) diambil orang, kita lagi yang kena," ucapnya.
Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial disalurkan melalui Bulog yang bekerjasama dengan PT. SSI, lalu SSI menunjuk JNE sebagai transporter bansos. Hotman menjelaskan, sesuai kontrak setiap kerusakan JNE harus ganti.
Untuk kasus ini, sepenuhnya untuk pengiriman di wilayah Depok. Total beras yang disalurkan JNE ada 6.199 ton untuk 274 ribu penerima manfaat bansos.
"Setiap kerusakan, JNE minta beras tambahan ke SSI, lalu dipotong dari komisi JNE. JNE harus ganti rugi. Beras yang rusak 3,4 ton dari 6.199 ton. Nah kalau secara persentase hanya 0,05% kurang dari yang rusak," terangnya.
Sebelumnya, pemilik lahan Rudi Samin, mendapat laporan ada paket yang tertimbun di tanah miliknya. Ia berinisiatif melakukan penggalian untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.
Ia mengaku tidak menemukan paket-paket tersebut pada penggalian hari pertama pada (26/7). Rudi baru menemukan paket sebanyak 1 kontainer pada pukul 14.00 WIB, Jumat, (29/7). Pada (1/8) Polda Metro Jaya pun menyelidiki kasus dugaan penimbunan beras bantuan sosial (bansos) di kawasan Sukmajaya, Depok. (OL-6)
Polisi mengentikan penyelidikan terhadap kasus penimbunan beras bantuan sosial (bansos) oleh JNE di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
Kemensos harus buka suara dan menjelaskan soal temuan bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang tertimbun di lahan kosong di Depok, Jawa Barat.
Pihak kepolisian masih menyelidiki temuan beras bantuan presiden yang ditimbun di wilayah Depok, Jawa Barat. JNE beralasan bahwa penimbunan dilakukan karena beras sudah rusak.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved