Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) harus buka suara dan menjelaskan soal temuan bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang tertimbun di lahan kosong di Depok, Jawa Barat.
Pasalnya, lanjut politikus PKB itu, sampai saat ini baru JNE, yang menjelaskan asal usul bantuan yang ditemukan tidak jauh dari gudang perusahaan penyedia jasa pengiriman barang itu.
Menurutnya, jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan temuan itu menjadi alat propaganda politik oleh pihak-pihak tertentu.
“Harus segera dijelaskan secara gamblang, bukan hanya oleh JNE, tetapi juga pemerintah. Jangan sampai masalah ini menjadi bahan ‘gorengan’ pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan pada akhirnya merugikan pemerintah dan rakyat," kata Luqman dalam keterangan pers, baru-baru ini.
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro mengatakan, pemerintah harus menjelaskan duduk perkara temuan timbunan bansos Presiden yang diklaim JNE sebagai penanggu jawab distribusi sebagai barang rusak.
Penjelasan pemerintah untuk memastikan JNE sudah melaporkan kerusakan barang sebelum memutuskan dikubur di lahan kosong. “Perlu dikonfirmasi ke pemerintah, apakah sebelum mereka mengubur beras bansos, sudah ada konfirmasi ke pemerintah? Ini perlu dicek," kata politikus PKB itu.
Baca juga: Beras Bansos yang Ditimbun di Depok Capai 3,4 Ton
Ia khawatir, penimbunan bansos itu dilakukan tanpa prosedur yang seharusnya. Akibatnya bisa menimbulkan kerugian negara.
"Jika tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, penguburan itu memicu kerugian negara. Karena bantuan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran," terangnya sembari mengatakan, sebelum temuan timbunan itu, banyak kritik ke pemerintah yang menyebut distribusi bansos tidak tepat sasaran. (RO/OL-09)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Polisi mengentikan penyelidikan terhadap kasus penimbunan beras bantuan sosial (bansos) oleh JNE di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
Pihak kepolisian masih menyelidiki temuan beras bantuan presiden yang ditimbun di wilayah Depok, Jawa Barat. JNE beralasan bahwa penimbunan dilakukan karena beras sudah rusak.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved