Sanksi Pidana Bagi Paslon Pelanggar Prokes Dinilai Kurang Efektif

ANCAMAN sanksi pidana terhadap pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dinilai kurang efektif. Dalam hal ini, terkait pelanggaran protokol kesehatan selama proses pilkada.

"Perludem cederung tidak setuju sanksi pidana bagi calon yang melanggar protokol kesehatan, karena menambah masalah. Praktik ini memberikan ketidakpastian hukum dan memerlukan alat bukti, serta proses hukum yang panjang," ujar peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi dalam diskusi virtual, Senin (5/10).

Menurutnya, sanksi administrasi berupa pembatalan dianggap lebih efektif. Kendati demikian, dia menyayangkan sanksi tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Masyarakat sipil perlu mendorong dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yang bisa mengakomodasi sanksi tersebut.

Baca juga: Peserta Pilkada Diminta Utamakan Kampanye Virtual

"Kami setuju pembatalan calon, bila teguran berkali-kali tidak diindahkan. Sanksi ini bisa diterapkan dan efektif ditakuti calon," pungkass Nurul.

Sanksi yang tidak tegas, lanjut dia, berpotensi menimbulkan lebih banyak kasus covid-19 di masa pesta demokrasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan Perludem, terdapat satu bakal calon kepala daerah, empat petahana dan satu calon kepala daerah yang meninggal akibat covid-19.

Baca juga: Perludem: Jangan Beri Kemewahan Hukum pada Peserta Pilkada

Epidemolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut sejumlah negara tetap menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Akan tetapi, situasinya tidak seperti di Indonesia, dengan kasus covid-19 belum terkendali.

"Kita kasusnya sampai sekarang ribuan. Itu yang terdeteksi, karena kapasitas testing terbatas sekali," tuturnya.

Dia menilai Indonesia masih akan mengalami pandemi berkepanjangan. Mengingat kurva kasus covid-19 terus naik, belum diketahui kapan Indonesia mencapai puncak pandemi. Pandu pun khawatir pilkada berpotensi meningkatkan penyebaran virus.(OL-11)