Sabtu 26 September 2020, 18:47 WIB

Perludem: Jangan Beri Kemewahan Hukum pada Peserta Pilkada

Sri Utami | Politik dan Hukum
Perludem: Jangan Beri Kemewahan Hukum pada Peserta Pilkada

Antara/Moch Asim
Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya berjalan menuju kantor KPUD.

 

PENERAPAN sanksi atau hukuman terhadap pelanggar protokol kesehatan dinilai timpang, khususnya bagi kalangan elit politik.

Hal itu tecermin dari tidak adanya sanksi tegas kepada peserta Pilkada 2020 saat masa pendaftaran awal. Pelanggaran terkait pengumpulan massa terjadi di berbagai tempat. Namun, para elit mendapat toleransi, yang mengakibatkan penyebaran covid-19.

"Penyelenggaraan pemilu 2020 ini kurang konkret untuk penegakan hukum terkait covid-19. Hampir tidak ada langkah hukum terhadap pasangan calon yang melanggar saat awal September lalu. Sedangkan warga dipermalukan dengan berbagai sanksi," tutur Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Sabtu (26/9).

Baca juga: Peserta Pilkada Diminta Utamakan Kampanye Virtual

Menurutnya, penerapan aturan KPU belum kuat. Proses tahapan Pilkada 2020 menyisakan masa krusial. "Kita belum punya aturan untuk pemungutan suara yang lebih progresif. Itu belum tersedia, karena kapasitas itu belum bisa diandalkan hanya dari KPU saja," pungkasnya. 

Dia pun mengkritisi buruknya komunikasi publik dari KPU. Kondisi tersebut membuat Kementerian Dalam Negeri berada paling depan, dibandingkan KPU dalam Pilkada kali ini. 

Baca juga: Jelang Pilkada, KPU Simulasi Rekapitulasi Elektronik

"Saat ini pemerintah berada jauh paling depan dari pada penyelenggara pemilu. Publik bisa memertanyakan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dijamin konstitusi," ungkap Titi.

Selain itu, harus dipersiapkan skema konkret yang adil terkait strategi layanan akses golongan pemilih rentan. Misalnya, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

"Kami belum mendengar skema yang konkret. Kita harus adil. Tidak semua masyarakat mendapat akses virtual. Jika modal digital saja, maka yang banyak diuntungkan adalah petahana," tandasnya.(OL-11)

Baca Juga

BIRO PERS/SETPRS/RUSMAN

Kecaman Jokowi kepada Macron Diapresiasi

👤Andhika Prasetyo 🕔Minggu 01 November 2020, 02:52 WIB
Pemerintah mempersilakan masyarakat memprotes pernyataan Presiden Prancis, tetapi harus dilakukan tanpa...
MI/Susanto

Siti Fadillah Bebas, KPK : Semoga Jadi Pelajaran Pejabat Lain

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 18:18 WIB
Ia mengatakan, kasus Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negara yang masih aktif dan berwenang menggunakan...
Antara/Abriawan Abhe

Mahfud MD: Protes Penyataan Presiden Macron Harus Tertib

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 31 Oktober 2020, 17:08 WIB
"Pemerintah menyerukan bahwa setiap upaya mengekspresikan atau menyatakan pendapat terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya