Kewenangan Kejaksaan dalam Revisi UU Disorot

PENYUSUNAN revisi Undang-Undang Kejaksaan kini telah memasuki tahap harmonisasi dan sinkronisasi serta pembulatan di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pakar hukum Universitas Faisal Santiago mengingatkan agar revisi beleid tersebut jangan malah menjadikan kejaksaan sebagai lembaga superbody. 

Pasalnya, ada sejumlah poin-poin draft yang disorot publik.

“Saya melihat ada poin-poin yang bisa menjadi perdebatan. Saya perhatikan, RUU Kejaksaan ini lebih ingin menjadikan Kejaksaan ingin menjadi lembaga superbody dalam penegakan hukum,” ujar Faisal, Rabu (30/9).

Poin-poin itu menyangkut penyempurnaan kewenangan kejaksaan pada tindak pidana korupsi, pencucian uang, kehutanan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), intelijen penegakan hukum, serta pengawasan barang cetakan dan multimedia.

Poin lainnya adalah pengaturan jaksa agung sebagai advokat negara, penguatan dan perluasan kewenangan kejaksaan serta perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya.

Padahal, jelas Faisal dalam UUD RI 1945 jelas dikatakan semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan, equality before the law, atau sama dimata hukum.

“Artinya, jaksa juga sama kalau ada perbuatan menyimpang dari hukum wajib pula mendapat sanksi hukum,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kewenangan pengenyampingan perkara yang dilimpahkan dari jaksa agung kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang menandakan adanya kekuatan dari atasan untuk mengenyampingkan suatu perkara.

Sebab, pemeriksaan terhadap jaksa baik sebagai saksi maupun tersangka serta tidak dapatnya dilakukan penegakan hukum perdata maupun pidana harus seizin jaksa agung. 

“Ini juga menandakan jaksa agung mempunyai power yang berlebihan. Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada jaksa dalam keterlibatan pada pengawasan ketertiban umum, ini wilayah KPK,” tandasnya.

Dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan, jaksa yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung.

Sementara, aturan dalam revisi UU tersebut disebutkan bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan jaksa hanya dilakukan atas izin jaksa agung.  (OL-8)