Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
WAKIL Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung hasil keputusan rapat Komisi II DPR dengan Pemerintah yang telah memutuskan pelaksanaan pilkada serentak untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ia berharap para calon kepala daerah (Cakada) dapat menjadi ikon protokol kesehatan sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.
“Perppu atau revisi PKPU dibutuhkan untuk mendorong para calon menjadi influencer akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan tahapan pilkada seperti penetapan nomor urut, masa kampanye, pemilihan dan penghitungan suara " kata Azis Syamsuddin di Jakarta (22/9)
Politisi Golkar itu menjelaskan pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi covid-19. Singapura dan Prancis telah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan sukses di skala makro.
“Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama, bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengkampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya maka perlu diberikan sanksi tegas," tegasnya.
Baca juga: UU ini Acuan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pilkada
Politisi asal Dapil Lampung itu optimis KPU mampu menyelengarakan pilkada serentak dengan sukses jika di dukung dan saling gotong royong seluruh pihak yang selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.
"Jadikan momentum ini menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal dalam koridor protokol kesehatan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi" ujarnya.
Roda pemerintahan dan ekonomi harus tetap berjalan. Cakada harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan akan Kenormalan Baru dengan taat menjalankan protokol kesehatan covid-19. (P-5)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved