Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Polri untuk menuntaskan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pernyataan Puan merespons temuan kepolisian terkait dugaan pidana dalam insiden kebakaran gedung Kejagung pada 22 Agustus lalu. Saat ini, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Kita tunggu hasil penyidikan dari polisi, bagaimana hasilnya. Itu yang nanti akan kita respons kembali,” pungkas Puan, Jumat (18/9).
Baca juga: Kabareskrim: Ada Dugaan Peristiwa Pidana di Kebakaran Kejagung
Politisi PDI Perjuangan optimistis bahwa pihak kepolisian dapat melanjutkan penyidikan hingga ditemukan bukti penyebab kebakaran Kejagung.
“Beri kesempatan pada Polri sampai didapatkan fakta dan bukti di lapangan,” imbuhnya.
Diketahui, Polri dengan dukungan Kejagung menelusuri penyebab kebakaran tersebut. Tim Puslabfor, Inafis, penyidik Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP sebanyak enam kali.
Baca juga: Usut Penyebab Kebakaran Kejagung, Polri Periksa 131 Saksi
Polisi menemukan bahwa sumber api dalam kebakaran bukan disebabkan hubungan pendek arus listrik. Namun, ada dugaan api berasal dari lantai 6, yang kemudian dengan cepat menjalar ke area lain.
Ada berbagai faktor yang mempercepat kebakaran, yakni akseleran atau ACP pada lapisan luar gedung, cairan minyak pembersih yang mengandung senyawa hidrokarbon, berikut kondisi gedung yang disekat bahan mudah terbakar, seperti gipsum dan lantai parkit.(OL-11)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved