Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Polri untuk menuntaskan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pernyataan Puan merespons temuan kepolisian terkait dugaan pidana dalam insiden kebakaran gedung Kejagung pada 22 Agustus lalu. Saat ini, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Kita tunggu hasil penyidikan dari polisi, bagaimana hasilnya. Itu yang nanti akan kita respons kembali,” pungkas Puan, Jumat (18/9).
Baca juga: Kabareskrim: Ada Dugaan Peristiwa Pidana di Kebakaran Kejagung
Politisi PDI Perjuangan optimistis bahwa pihak kepolisian dapat melanjutkan penyidikan hingga ditemukan bukti penyebab kebakaran Kejagung.
“Beri kesempatan pada Polri sampai didapatkan fakta dan bukti di lapangan,” imbuhnya.
Diketahui, Polri dengan dukungan Kejagung menelusuri penyebab kebakaran tersebut. Tim Puslabfor, Inafis, penyidik Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP sebanyak enam kali.
Baca juga: Usut Penyebab Kebakaran Kejagung, Polri Periksa 131 Saksi
Polisi menemukan bahwa sumber api dalam kebakaran bukan disebabkan hubungan pendek arus listrik. Namun, ada dugaan api berasal dari lantai 6, yang kemudian dengan cepat menjalar ke area lain.
Ada berbagai faktor yang mempercepat kebakaran, yakni akseleran atau ACP pada lapisan luar gedung, cairan minyak pembersih yang mengandung senyawa hidrokarbon, berikut kondisi gedung yang disekat bahan mudah terbakar, seperti gipsum dan lantai parkit.(OL-11)
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved