Pemerintah Pacu Pemerataan Pembangunan Perbatasan

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Nawacita Presiden Joko Widodo mengamanatkan pemerataan pembangunan dari pinggiran. Sejumlah fasilitas sudah berdiri kokoh di perbatasan sehingga tinggal memacu aktivitas dan pemerataan ekonomi masyarakatnya.

“Kita tahu kadang di daerah perbatasan seperti di Tanjung Balai, Kalimantan beberapa daerah di Kalimantan yang terpencil, kemudian di Sumatera bagian Timur, bagaimana pasokan logistik dari pusat kurang akhirnya dibanjiri oleh logistik dari daerah negara tetangga karena lebih murah ongkos dan transportasinya," ujarnya pada webinar nasional forum tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9).

Pada kesempatan itu hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate.

Baca juga : Puan Minta Kantor Pemerintah Terapkan Disiplin Protokol Kesehatan

Menurut dia, penting menindaklanjuti harapan Presiden Joko Widodo menyangkut kemudahan pasokan logistik dari pusat ke daerah dan mengembangkan perbatasan menjadi kawasan ekonomi atau disebut sebagai Kawasan Pusat Strategis Nasional (KPSN). Pasalnya keterbatasan logistik bisa menggerus rasa cinta tanah air masyarakat perbatasan terhadap negaranya.

"Ini bisa membuat erosi nasionalisme warga kita yang ada di perbatasan. Oleh karena itulah beliau ingin mengembangkan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi baik ekonomi Pusat,” terangnya.

Ia juga mengakui, BNPP sudah menyiapkan program 222 Kecamatan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Tujuannya untuk mengembangkan sumber daya di Kecamatan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

“Ada 222 Kecamatan yang dalam masa periode Bapak Jokowi yang kedua sampai tahun 2024 dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah masing-masing yang di situ sumber dayanya perikanan, perikanannya dihidupkan dan seterusnya,” tutupnya. (OL-2)