PSBB di DKI Butuh Sinergi

MASYARAKAT menaruh harapan besar atas suksesnya pemerintah dalam mengendalikan dan menangani pandemi covid-19. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta berjalan seirama serta terus meningkatkan koordinasi dan konsistensi saat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tanpa koordinasi dan sinergi semacam itu, pengorbanan masyarakat yang patuh berdiam diri di rumah dinilai akan sia-sia.

Sejumlah kalangan mengemukakan respons tersebut saat menanggapi keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menarik ‘rem darurat’ dan menjadwalkan penerapan kembali PSBB mulai 14 September 2020.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kebijakan emergency brake system dan resmi menghentikan PSBB transisi. Anies mengembalikan situasi pandemi Jakarta menjadi PSBB total dalam waktu tiga hari ke depan, dimulai Senin (14/9).

DPRD DKI Jakarta, melalui Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, menyatakan sepakat dengan tekad Pemprov DKI tersebut. PSBB
sudah seharusnya diberlakukan kembali dengan mempertimbangkan kasus harian positif yang terus meningkat.

“Melihat kondisi terkini memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan,” tegas Prasetyo, kemarin. Namun, Prasetyo meminta Gubernur Anies lebih tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan, baik warga maupun pelaku usaha, hingga perkantoran demi menekan lonjakan kasus penyebaran covid-19 di Ibu Kota.

Hingga Kamis (10/9), penambahan harian kasus positif covid-19 di DKI tercatat mencapai 1.274 kasus. Adapun secara nasional, penambah-
an harian kasus covid-19 kembali mencatatkan rekor baru, yakni 3.861 pasien dengan jumlah total kasus mencapai 207.203 pasien.

Dari jumlah itu, dari 23 Maret hingga 10 September 2020, sebanyak 14.256 pasien dirawat di Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan 12.404 pasien telah keluar dari rumah sakit darurat covid-19 itu dengan rincian 270 orang dirujuk ke RS lain, 12.128 pasien sembuh, 5 pasien meninggal, dan 1 pasien keluar tanpa izin.

Dukungan Presiden

Demi mendapatkan dukungan pemerintah pusat, Gubernur Anies mengklaim telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Presiden, kata Anies, mendukung langkah pengendalian apa pun dalam menangani wabah.

“Dalam pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat ialah yang utama. Beliau mengatakan jangan dulu restart ekonomi bila wabah belum tertangani,” tegas Anies, kemarin.

Akan tetapi, sinergi nyatanya tidak mudah diraih. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya, kemarin menyatakan keberatan. Apalagi, saat PSBB, semua perkantoran harus memberlakukan sistem kerja dari rumah. Hal itu, menurutnya, tidak bisa dilakukan karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah.

Airlangga menambahkan pihaknya telah menyampaikan kepada Anies ihwal penutupan tempat-tempat di Jakarta. Pada perkantoran misalnya, akan diterapkan jam kerja fleksibel sehingga dapat menekan penyebaran covid-19.

Namun, Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama dalam penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun menyatakan sangat mendukung jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling meningkatkan koordinasi dalam penerapan kembali PSBB.

Dalam konteks itulah, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, berharap pemberlakuan PSBB yang ketat kembali di DKI Jakarta dapat menghasilkan strategi pengendalian covid-19 yang lebih baik. (Mir/Fer/Hld/Ant/RO/X-6)