Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Daerah Sumatera Barat sebut 96 TPS masuk kategori sangat rawan dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020
Karo Ops Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Heny Arianta, di Padang, Rabu (9/9), mengatakan Polda Sumatera Barat membuat tiga tingkat pemetaan TPS di wilayah itu yakni kategori aman, kategori rawan, dan sangat rawan.
Ia menyebutkan dari koordinasi dengan KPU Sumatera Barat sejauh ini ada sebanyak 12.642 TPS di Sumatera Barat dan jumlah itu kemungkinan bisa bertambah karena kondisi pandemi Covid-19 yang membuat KPU harus membatasi jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang.
Sejauh ini Polda Sumatera Barat memetakan ada 96 TPS dalam kategori sangat rawan, 772 TPS dalam kategori rawan dan 11.774 TPS dalam kategori aman
Ia menjelaskan dalam mengantisipasi hal itu pihaknya mengatur sedemikian rupa jumlah petugas yang melakukan pengamanan saat pemungutan suara.
Untuk kategori sangat rawan akan ditugaskan dua polisi berjaga di satu TPS. Sementara untuk kategori rawan ada dua polisi berjaga di dua TPS dan untuk kategori aman ditempatkan dua polisi berjaga di 10 TPS.
Baca juga : Calon Tunggal Cerminkan Demokrasi tak Sehat
‘’Kita terus mempersiapkan diri dan melakukan pemetaan kondisi agar pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan tetap memenuhi protokol kesehatan,’’ katanya.
Sementara itu Polda Sumatera Barat menurunkan 5.827 polisi yang terdiri dari personel Polda Sumatera Barat dan sejumlah Polres di daerah itu untuk menjaga tahapan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 202
Mereka telah memetakan tingkat kerawanan pilkada di daerah tersebut guna mengambil langkah antisipasi.
Ia mengatakan dalam menjaga TPS-TPS itu, mereka telah menjalin koordinasi dengan KPU, Bawaslu, partai politik dan lainnya. Dalam skema yang dibuat operasi ini akan berjalan selama 139 hari yang ditargetkan selesai pada awal Januari 2021.
‘’Kami sudah mulai operasi Mantap Praja Singgalang 2020 untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak,’’ kata dia. (Ant/OL-2)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
Syaiful enggan merinci proses penyelidikan yang dilakukan. Ia juga tak menjawab soal apakah ada rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk melacak pelaku.
Selama menjalankan misi kemanusiaan, tim memberikan layanan pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan, konsultasi medis, serta edukasi kesehatan bagi warga terdampak.
Bantuan ini menjadi komitmen BUMN sektor kesehatan itu untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses perlindungan kesehatan dasar pada fase darurat bencana.
. Hujan deras yang melanda daerah tersebut selama tiga hari menyebabkan Sungai Batang Lembang dan Sungai Batang Gawan meluap.
Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali mengalami erupsi pada 3 April 2025 pukul 07:12 WIB
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved