Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklarifikasi pernyataan Puan Maharani soal Sumatra Barat mendukung Negara Pancasila. Kelima sila harus dibumikan di seluruh provinsi.
''Pembumian Pancasila yang dimaksudkan di Sumatra Barat lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme dan menyentuh seluruh hal dalam kehidupan bermasyarakat,'' kata Hasto saat dikonfirmasi, Kamis (3/9).
Hasto mengklaim Puan tidak bermaksud menyakiti masyarakat Tanah Minang. Dia menyebut Puan malah mengagumi Sumbar karena keanekaragamannya.
Baca juga : Megawati Heran Orang Minang belum Suka PDIP, Ini Kata Fadli Zon
‘’Pembumian Pancasila juga menyentuh dalam kehidupan berbangsa dan negara,’’ terang Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani berharap masyarakat Sumbar mendukung Negara Pancasila. Hal itu ia sampaikan saat menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah Sumbar yakni Mulyadi dan Ali Mukhni.
‘’Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan di Jakarta, Rabu (2/9). (OL-2)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved