Tanamkan Konsep HAM ke Prajurit untuk Cegah Konflik TNI-Polri

PEMAHAMAN hak asasi manusia (HAM) merupakan penawar konflik atau jurang pemisah TNI dengan Polri. Kedua institusi perlu menanamkan nilai-nilai tersebut supaya dapat menghormati satu sama lain.

"Menurut saya persoalan ini dapat diselesaikan jika semua pihak menghormati prinsip negara hukum yang menghormati HAM," kata Direktur Program Imparsial Al Araf kepada Media Indonesia, Senin (31/8).

Dalam konteksi itu, kata dia, pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan yang menghormati hukum menjadi penting. Di mana para prajurit harus menyadari bahwa dalam negara hukum semua persoalan di selesaikan melalui jalan hukum dan bukan kekerasan.

Dengan demikian perlu perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan. Termasuk pemahaman jiwa korsa yakni mesti diterjemahkan hanya untuk dan dalam rangka menjalankan tugas negara.

"Korsa harus tepat yakni untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara serta memperbaiki sistem kendali komando dan pengawasan," pungkasnya.

Untuk diketahui, terjadi penyerangan terhadap Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8) dini hari. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, dari 12 anggota TNI yang diperiksa, 3 orang di antaranya telah mengakui perbuatannya melakukan perusakan sepeda motor dan kendaraan lainnya. (Cah/A-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing