Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkapkan, gedung Kejaksaan Agung yang beberapa waktu lalu terbakar belum memiliki asuransi bangunan. Artinya pada 2020 tidak ada anggaran yang tersedia untuk merenovasi atau pun membangun kembali gedung tersebut.
“Catatan kami belum diasuransikan. Nanti kalau direnovasi atau dibangun kembali tentunya membutuhkan penganggaran baru APBN. Tahun 2020 ini pasti tidak ada karena belum pernah dianggarkan. Paling cepat di 2021 kalau bisa dimasukan dalam proses penyusunan RAPBN 2021,” ujar Isa dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8).
Baca juga: Komisi III : Hentikan Spekulasi Kebakaran Gedung Kejaksaan
Isa menambahkan, gedung Kejaksaan Agung yang dibangun di sekitar tahun 1970-an itu awalnya memiliki nilai sebesar Rp7 juta. Akan tetapi setelah direvaluasi nilainya kini mencapai Rp155 miliar. Bila dihitung dengan renovasi yang pernah dilakukan, nilai gedung tersebut mencapai Rp161 miliar.
Menurutnya, nilai gedung Kejaksaan Agung yang telah direvaluasi itu dapat memberikan gambaran besaran dana yang dibutuhkan pemerintah untuk memperbaiki atau bahkan membangun kembali kantor Kejaksaan Agung.
“Itu estimasi yang bisa memberi gambaran berapa kebutuhan anggaran pembangunan kembali. Sekarang sedang diteliti oleh Kementerian PUPR bersama Universitas Indonesia mengenai kekuatan struktur bangunan yang ada. Apakah hanya perlu direnovasi atau dibangun ulang,” jelasnya.
Isa menambahkan, belakangan ini kementerian keuangan tengah mendorong kementerian dan lembaga lain untuk mengasuransikan aset yang dimiliki. Tujuannya ialah untuk mengantisipasi adanya kejadian yang dapat merusak aset seperti bencana alam maupun kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung.
Baca juga: Pemadaman Gedung Kejaksaan Agung Selesai
Sejauh ini, imbuhnya, telah ada 10 Kementerian maupun lembaga yang sedang berproses untuk mengasuransikan gedungnya. Sementara itu, seluruh gedung yang dikelola Kementerian Keuangan telah lebih dulu diasuransikan sebagai pilot project dari program tersebut.
“Gedung kemenkeu semua sudah diasuransikan. Kami baru akan menambah paling sedikit 10 K/L lain untuk bersama-sama mengasuransikan gedung bangunannya. Ini membangun budaya baru menjaga ketertiban pemeliharaan dan pencegahan kebakaran dan sebagainya, bukan sekadar mengeluarkan anggaran membayar premi tapi untuk membangun budaya baru untuk tertib rapih dan pencegahan diutamakan daripada penanganan dampak musibah,” pungkas Isa. (Mir/A-3)
Ledakan tabung gas diduga picu kebakaran Kafe di Depok. Sebanyak 35 orang terdampak, 5 karyawan alami luka bakar serius dan dilarikan ke RS.
SEBANYAK 17 orang dilaporkan menjadi korban kebakaran di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji atau SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat yang terjadi Rabu (1/4) malam
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) bersama aparat berwenang saat ini tengah melakukan pendalaman guna memastikan faktor pemicu kejadian ledakan SPBE Indogas.
PEMERINTAH Kota Bekasi memastikan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan 14 korban kebakaran Stasiun Pengisian Bulk Elpiji atau SPBE Pertamina di Cimuning, Bekasi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan sebanyak 15 unit mobil damkar untuk memadamkan api yang membakar SPBE dan puluhan rumah warga.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan akan bertanggung jawab penuh atas dampak ledakan dan kebakaran di area SPBE Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved