Selasa 18 Agustus 2020, 17:00 WIB

KPK Turunkan Satgas Pencegahan Dana Bansos Korona

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Turunkan Satgas Pencegahan Dana Bansos Korona

Antara
Ilustrasi bansos korona

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk 15 satuan tugas (satgas) khusus di bidang pencegahan untuk mengawal anggaran penanganan pandemi covid-19. 

Satgas khusus tersebut diterjunkan di pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan dan memberi rekomendasi terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi.

"Pada tingkat pusat dan daerah, KPK membentuk total 15 satgas bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers Laporan Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8).

Dari belasan satgas itu, lima di antaranya khusus melakukan kajian sistem mengawal kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, dan dukungan ke pemda.

Satu satgas lain ditempatkan di tingkat pusat untuk menganalisis pengadaan barang dan jasa. Sembilan satgas lainnya diterjunkan di unit koordinasi wilayah (korwil) untuk mendampingi 542 pemda terkait realokasi anggaran.

Lili mengatakan satgas saat ini telah menyelesaikan tiga kajian di antaranya terkait Program Kartu Prakerja, kajian biaya perawatan rumah sakit, dan kajian terkait insentif bagi tenaga kesehatan.

"Sejumlah rekomendasi yang terkait dengan Kartu Prakerja KPK telah menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasi sehingga skema penyelenggaraan program ini tepat sasaran dan menghindari adanya potensi inefisiensi," ucap Lili.

Ia menjelaskan komisi antirasywah juga mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi. 

Beberapa kerawanan tersebut yakni potensi penggembungan harga, konflik kepentingan, dan kecurangan dalam pengadaan. Terkait langkah pcegahannya, imbuh Lili, KPK mengeluarkan rambu-rambu pengadaan barang melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020.

KPK juga mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi pada pencatatan, penerimaan, dan penyaluran bantuan atau hibah dari masyarakat ataupun swasta yang diberikan kepada pemerintah pusat dan pemda. 

Lili mengatakan untuk pencegahan korupsi penerimaan hibah dari masyarakat ini, KPK juga telah mengeluarkan edaran kepada pemerintah pusat dan pemda.

"Surat edaran ini menjadi rambu-rambu dan panduan bagi seluruh pelaksanaan penanganan pandemi," pungkasnya. (OL-8).

Baca Juga

MI/Tiyok

Stigma Anak dari Pelaku Terorisme jadi Kendala Pemulihan

👤Antara 🕔Sabtu 17 April 2021, 04:03 WIB
Padahal, kata dia, anak-anak tersebut korban dari pola asuh orang tua yang...
MI/M. Irfan

Emil Salim Minta Jokowi Kaji Ulang Pemindahan Ibu Kota

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Sabtu 17 April 2021, 00:32 WIB
Menurutnya, permasalahan yang ada di Jakarta bukan alasan kuat untuk memindahkan IKN ke...
Ist

Jelang Reshuffle, Anggota DPR Rapsel Ali Menghadap Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 16 April 2021, 21:18 WIB
Kepada Presiden, Rapsel Ali melaporkan perkembangan timnya yang sudah menuntaskan dua seri Moto2 di Doha,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya