Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPR Puan Maharani akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan penanganan pandemi virus korona atau covid-19.
"DPR sangat fokus mendorong pemerintah meningkatkan penanganan covid-19 dan dampaknya. Kami sampaikan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/8).
Dia mengatakan, semua pihak berharap pemerintah bisa bertindak secara efektif, sigap, dan terpadu untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan publik.
Baca juga: Pimpinan MPR Menanti Harapan dari Pidato Presiden
Puan memberi catatan terkait upaya pemerintah menangani penyebaran dan dampak pandemi covid-19 di Indonesia.
Saat menutup masa sidang IV DPR tahun 2019-2020 pada pertengahan Juli lalu, Puan juga menyampaikan hal serupa dan meminta pemerintah mempercepat penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19.
"Melalui fungsi pengawasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan covid-19 dan dampaknya," ujarnya.
Catatan-catatan tersebut menurut dia antara lain mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan covid-19, khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral pemda, serta dukungan UMKM.
DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacanaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00 - 16.00 WIB. (Ant/X-15)
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
PRESIDEN RI Joko Widodo memamerkan bisa berhasil menekan biaya logistik hingga menjadi 14% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved