Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPR Puan Maharani akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan penanganan pandemi virus korona atau covid-19.
"DPR sangat fokus mendorong pemerintah meningkatkan penanganan covid-19 dan dampaknya. Kami sampaikan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/8).
Dia mengatakan, semua pihak berharap pemerintah bisa bertindak secara efektif, sigap, dan terpadu untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan publik.
Baca juga: Pimpinan MPR Menanti Harapan dari Pidato Presiden
Puan memberi catatan terkait upaya pemerintah menangani penyebaran dan dampak pandemi covid-19 di Indonesia.
Saat menutup masa sidang IV DPR tahun 2019-2020 pada pertengahan Juli lalu, Puan juga menyampaikan hal serupa dan meminta pemerintah mempercepat penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19.
"Melalui fungsi pengawasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan covid-19 dan dampaknya," ujarnya.
Catatan-catatan tersebut menurut dia antara lain mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan covid-19, khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral pemda, serta dukungan UMKM.
DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacanaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00 - 16.00 WIB. (Ant/X-15)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai permintaan maaf Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan 2024 guna melepas kepemimpinannya dengan husnul khatimah.
POLITISI PDIP menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan HUT ke-79 Kemerdekaan RI terlalu irit dan tidak menyinggung berbagai masalah krusial yang terjadi.
PDIP mengeklaim absennya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam sidang tahunan MRP, DPR, dan DPD 2024 berkaitan dengan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah berhati-hati dalam menjalankan transisi energi. Pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di berbagai sektor untuk mencapai NZE di 2060
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang dinilai harus menjadi autokritik (koreksi diri).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved