Bangunan Hukum di Indonesia Berantakan

PENGAMAT hukum dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyebutkan adanya persoalan bangunan hukum di Indonesia yang harus dibenahi. Langkah ini harus ditempuh untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga, proses penegakan, dan aparat hukum di Indonesia.

“Masyarakat melihat langsung negara terlibat dalam kekacauan penegakan hukum di Indonesia. Karena itu, tantangannya ialah bagaimana membalikkannya dan bisa ber- langsung dengan baik,” katanya saat menanggapi hasil survei yang dilakukan News Research Center (NRC) Media Group News dalam webinar Kemerdekaan Refleksi 75 Tahun Peradaban Indonesia, kemarin.

Menurut Zainal, pada prinsipnya hukum di sebuah negara dibangun atas struktur, peraturan, dan budaya. Sayangnya, ketiganya sangat berantakan sehingga masyarakat tidak terlalu percaya atas bangunan hukum ini.

Ia mencontohkan struktur lembaga penegakan hukum yang saat ini dianggap tidak memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam kasus penegakan hukum antikorupsi, misalnya, separuh penegakan hukum telah menghilang.

“Contohnya, tahun lalu kita melihat adanya pesta pembunuh an kepada KPK sehingga saat ini muncul wacana pemberantasan korupsi tanpa melibatkan KPK sebagai variabel penting,” ungkapnya.

Ia juga melihat banyaknya peraturan bermasalah terlihat dipesan investor dan pengusaha. Dalam hal ini aturan dibuat negara untuk tidak memihak kepada masyarakat. “Ada state capture. Negara semacam disandera. Banyak elite politik yang lebih banyak mengadopsi berbagai kepentingan ketimbang memproteksi kepentingan rakyat dari serbuan berbagai kepentingan itu.”

Oligarki ekonomi

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebutkan saat ini belum terwujud proses demokratisasi ekonomi di Indonesia sesuai amanat konstitusi.

Publik saat ini menyaksikan bagaimana muncul dominasi ekonomi di tangan oligarki yang mempunyai keterkaitan dengan oligarki politik hingga muncul dugaan jangan-jangan kemerdekaan Indonesia hanya memerdekakan sekelompok orang.

Padahal, tambah Enny, kunci persoalan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia terletak dengan ketersediaan akses ke sumber daya ekonomi secara merata. “Ada kesempatan untuk membuka akses sumber daya ekonomi untuk seluruh masya- rakat. Ada kombinasi antara kekuatan BUMN, konglomerasi, dan ekonomi kerakyatan. Jika salah satu yang dominan kuat, bangunan ekonomi ini tidak akan optimal sehingga berdampak kepada ketimpangan sosial,” jelasnya.

Enny juga mengingatkan pentingnya kritik dari masyarakat agar pemerintah bisa mengembalikan ke kebijakan on the track. Apalagi, saat ini angka kebebasan pers Indonesia versi World Bank terburuk ada di peringkat 102.

Berdasarkan survei yang dilakukan NRC, ada sejumlah problem bernegara yang mendapat sorotan, yaitu perlakuan hukum yang tidak adil, masalah dalam keadilan sosial, abainya negara terhadap fakir miskin dan orang telantar, layanan kesehatan yang belum memadai, serta implementasi Pasal 33 UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat yang belum terwujud. “Selain itu, ada juga problem diskriminasi dan layanan pen- didikan,” kata Kepala Litbang Media Indonesia Irwansyah.

Irwansyah merekomendasikan sejumlah hal untuk perbaikan problem bernegara tersebut, seperti perlu pendidikan Pancasila dan UUD 1945, memperbaiki sistem pendidikan, menjamin kesejahteraan, adanya hukum yang adil. “Dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu perlu keteladanan pemimpin.” (P-1)