Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo terus menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengendalikan covid-19 di wilayah masing-masing. Ia pun menyoroti penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena dianggap mampu menangani pandemi dengan baik.
"Kondisi di Jawa Barat rata-rata sudah pada posisi warna kuning dan hijau. Saya harap ini terus dipertahankan, dikendalikan. Syukur yang kuning bisa semua ke hijau," ujar Presiden di Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8).
Menurut presiden, Pemprov Jawa Barat mampu menjalankan intervensi berbasis lokal. Pembatasan sosial secara ketat dilaksanakan di wilayah-wilayah terbawah yang masih terdapat kasus positif.
"PSBB tingkat desa, tingkat kampung, saya kira ini bisa melokalisir covid-19 di dalam cakupan yang kecil. Ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Di satu sisi, ini juga tidak mengganggu wilayah yang besar sehingga ekonomi kita tidak terganggu banyak," jelasnya.
Baca juga: Presiden Akan Tinjau Fasilitas Produksi Vaksin Covid-19
Hingga saat ini, sebanyak 19,7 juta orang dari 215 negara terkonfirmasi terinfeksi covid-19. Sebanyak 728 ribu di antara mereka meninggal dunia.
Jokowi bersyukur angka kematian akibat covid-19 di Tanah Air sangat jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pasien yang sembuh.
"Di negara kita sampai hari ini, ada 127 ribu orang positif. Alhamdulillah yang sembuh sampai 82 ribu orang dan yang meninggal 5.700 orang," tuturnya.(OL-5)
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved