Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KPK membantu menangkap buron Kejaksaan Negeri Cilacap, Paulus Andriyanto. Paulus terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran/dana jasa pelabuhan di lingkungan PT Pertamina RU-IV Cilacap Fungsi Marine.
“Paulus ditangkap di sebuah kontrakan atau indekos yang berada di wilayah daerah Sleman, DI Yogyakarta,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Kerugian negara akibat ulah Paulus ditaksir mencapai Rp4,36 miliar. Penangkapan itu terjadi seusai kerja sama antara tim dari KPK, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilacap, dan Kejaksaan Negeri Sleman. “Penangkapan itu terjadi pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, sekitar pukul 14.20 WIB,” ujar Ali.
Seusai ditangkap, Paulus langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sleman. Dia diserahkan ke Kejaksaan Negeri Cilacap untuk dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lanjutan.
“Penyidik Kejari Cilacap juga melakukan penyidikan lanjutan terhadap adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana tersebut,” tutur Ali.
Paulus sudah dinyatakan buron sejak September 2018. Kejaksaan Negeri Cilacap baru meminta bantuan Lembaga Antikorupsi pada November 2019. “Saat tim lapangan KPK mendapatkan informasi mengenai keberadaan DPO, tim KPK bersama tim Kejari Sleman bergerak cepat melakukan penangkapan dan mengamankan Paulus Andriyanto di wilayah hukum Kabupaten Sleman,” ucap Ali.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Cilacap Heri Sumantri membenarkan penangkapan Paulus. ‘’Iya benar, sudah ditangkap. Ini (kami) masih bersama yang bersangkutan di Sleman. Langsung malam ini (dibawa ke Cilacap).’’
Paulus sebelumnya merupakan pejabat di Marine Administration pada Pertamina Marine Region IV Cilacap, sehingga mempunyai kewenangan mengelola keuangan di antaranya uang jasa labuh atau sandar kapal yang masuk ke Pertamina Marine Cilacap.
Uang jasa labuh tersebut seharusnya disetorkan ke PT Pertamina (Persero) sesuai dengan mekanisme yang ada, namun oleh tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka mencapai Rp4,36 miliar.
Kejari Cilacap yang menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut pada 2018 segera melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan dan menetapkan PA sebagai tersangka.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana jasa pelabuhan tahun 2018 di lingkungan PT Pertamina (Persero) Cilacap Fungsi Marine, PA tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejari Cilacap.
Bahkan, penyidik Kejari Cilacap telah tiga kali melayangkan surat panggilan kepada PA, namun tersangka kasus dugaan korupsi tersebut tidak pernah datang untuk memberi keterangan. (Ant/Cah/P-1)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Bright Gas memiliki keunggulan yaitu teknologi Double Spindle Valve System (DSVP), sehingga keamanan tabung itu lebih terjaga
Sebanyak 12 tim startup hasil kurasi melakukan presentasi bisnis di hadapan para juri ahli inovasi di Kampus ITB Bandung, Kamis (23/11).
Pertamina Patra Niaga memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 H secara optimal.
Pertamina Patra Niaga telah memasarkan produk bitumen untuk mendukung proyek pemeliharaan rutin Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Dengan sistem MAP ini bisa tahu kebutuhan real di lapangan seperti apa. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, pemerintah maupun Pertamina bisa melacak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved