Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK membantu menangkap buron Kejaksaan Negeri Cilacap, Paulus Andriyanto. Paulus terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran/dana jasa pelabuhan di lingkungan PT Pertamina RU-IV Cilacap Fungsi Marine.
“Paulus ditangkap di sebuah kontrakan atau indekos yang berada di wilayah daerah Sleman, DI Yogyakarta,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, kemarin.
Kerugian negara akibat ulah Paulus ditaksir mencapai Rp4,36 miliar. Penangkapan itu terjadi seusai kerja sama antara tim dari KPK, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cilacap, dan Kejaksaan Negeri Sleman. “Penangkapan itu terjadi pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, sekitar pukul 14.20 WIB,” ujar Ali.
Seusai ditangkap, Paulus langsung dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sleman. Dia diserahkan ke Kejaksaan Negeri Cilacap untuk dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lanjutan.
“Penyidik Kejari Cilacap juga melakukan penyidikan lanjutan terhadap adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana tersebut,” tutur Ali.
Paulus sudah dinyatakan buron sejak September 2018. Kejaksaan Negeri Cilacap baru meminta bantuan Lembaga Antikorupsi pada November 2019. “Saat tim lapangan KPK mendapatkan informasi mengenai keberadaan DPO, tim KPK bersama tim Kejari Sleman bergerak cepat melakukan penangkapan dan mengamankan Paulus Andriyanto di wilayah hukum Kabupaten Sleman,” ucap Ali.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Cilacap Heri Sumantri membenarkan penangkapan Paulus. ‘’Iya benar, sudah ditangkap. Ini (kami) masih bersama yang bersangkutan di Sleman. Langsung malam ini (dibawa ke Cilacap).’’
Paulus sebelumnya merupakan pejabat di Marine Administration pada Pertamina Marine Region IV Cilacap, sehingga mempunyai kewenangan mengelola keuangan di antaranya uang jasa labuh atau sandar kapal yang masuk ke Pertamina Marine Cilacap.
Uang jasa labuh tersebut seharusnya disetorkan ke PT Pertamina (Persero) sesuai dengan mekanisme yang ada, namun oleh tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka mencapai Rp4,36 miliar.
Kejari Cilacap yang menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut pada 2018 segera melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan dan menetapkan PA sebagai tersangka.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana jasa pelabuhan tahun 2018 di lingkungan PT Pertamina (Persero) Cilacap Fungsi Marine, PA tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejari Cilacap.
Bahkan, penyidik Kejari Cilacap telah tiga kali melayangkan surat panggilan kepada PA, namun tersangka kasus dugaan korupsi tersebut tidak pernah datang untuk memberi keterangan. (Ant/Cah/P-1)
Budi mengatakan, KPK menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara kepada auditor. KPK berharap hitungan kelar cepat untuk menyelesaikan kasus.
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan siap memberikan keterangan secara terbuka dan apa adanya dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memastikan dirinya akan hadir dalam sidang kasus dugaan korupsi Pertamina.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved